Prof. Mustari Mustafa (Ketua Bidang Luar Negeri MUI Sulawesi Selatan)
Persoalan seorang pejabat publik tidak cukup diselesaikan dengan pidato yang menyentuh perasaan. Jabatan publik bukan panggung untuk membangun kesan pribadi, apalagi sekadar ruang untuk meninggalkan kesan baik sebelum mengakhiri sebuah perjalanan politik. Jabatan publik adalah mandat rakyat. Karena itu, setiap keputusan, proses, dan tindakan yang menyertainya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. “Jabatan boleh berakhir, tetapi ingatan dan evaluasi publik tidak boleh berhenti.” Ini kesan pertama saya saat menonton tayangan pidato terbuka Mas Gibran sehubungan dengan pengunduran dirinya atau menyatakan berhenti sebagai Wakil Presiden.
Pidato ini terasa disusun dengan bahasa yang tertata, santun, dan emosional. Ada ungkapan terima kasih, penghormatan kepada Presiden, serta narasi tentang pengabdian dan panggilan untuk melayani. Mungkin sebagai komunikasi politik, pidato semacam itu dapat membangun kesan yang baik. Namun, persoalannya bukan sematamata bagaimana seseorang mengakhiri jabatan, melainkan bagaimana ia menjelaskan perjalanan politik yang mengantarkannya ke jabatan tersebut dan bagaimana mandat itu telah dijalankan.
Dalam pidatonya, Mas Gibran menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah secara khusus mengejar jabatan Wakil Presiden. Mas Gibran menggambarkan posisi itu sebagai panggilan untuk mengabdi, bahkan sebagai konsekuensi dari kesediaannya meninggalkan jabatan Wali Kota Surakarta dan kebersamaan perjalanan politik dengan partainya saat itu. Pernyataan tersebut patut dihormati sebagai penjelasan pribadi. Namun, dalam kehidupan demokrasi, niat baik seseorang tidak dengan sendirinya menghapus kebutuhan publik untuk menilai proses politik yang berlangsung.
Publik tentu masih mengingat bagaimana jalan menuju pencalonan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden diwarnai kontroversi. Perubahan tafsir mengenai persyaratan usia melalui Putusan Nomor 90 Mahkamah Konstitusi menjadi bagian penting dari perdebatan tersebut. Putusan itu memang memiliki konsekuensi hukum terhadap persyaratan pencalonan, tetapi persoalan yang berkembang kemudian tidak berhenti pada aspek formal. Ada pertanyaan etik, kepatutan, dan kepercayaan publik yang menyertainya.

Di sinilah kita perlu membedakan antara legalitas dan legitimasi moral. Sesuatu dapat memperoleh dasar hukum formal, tetapi belum tentu sepenuhnya menyelesaikan pertanyaan etis di tengah masyarakat. Demokrasi tidak cukup dibangun dengan memenuhi prosedur. Demokrasi juga membutuhkan kepatutan, keteladanan, dan kesediaan para pemegang kekuasaan untuk menjelaskan proses yang melahirkan kekuasaan itu sendiri.
Karena itu, ketika seorang pejabat publik mengakhiri jabatannya, pertanggungjawaban tidak semestinya hanya diarahkan pada keputusan untuk mundur. Ada pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana jabatan itu diperoleh, apakah prosesnya mencerminkan etika demokrasi, dan apakah seluruh pihak yang terlibat telah menjaga kepentingan publik di atas kepentingan politik tertentu? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak dimaksudkan untuk menghakimi seseorang secara sepihak, melainkan untuk memastikan bahwa demokrasi tidak kehilangan ingatan dan keberanian melakukan evaluasi.
Namun, pertanggungjawaban seorang pejabat publik sesungguhnya tidak berhenti pada proses memperoleh jabatan. Ada pula pertanggungjawaban atas bagaimana mandat itu dijalankan, bagaimana kewenangan dan fasilitas negara digunakan, apa kontribusi yang telah diberikan, serta apa hasil dan kekurangan selama masa pengabdian. Karena itu, kepada Mas Gibran, saya ingin menyampaikan bahwa pengunduran diri seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi secara terbuka, bukan sekadar menyampaikan narasi perpisahan. Jelaskan apa yang telah dikerjakan, akui apa yang belum berhasil, dan terangkan apa yang perlu diperbaiki. Tidak ada kehinaan dalam mengakui kekurangan. Justru di situlah kedewasaan seorang pemimpin diuji. Rakyat tidak menuntut seorang pemimpin selalu benar, tetapi menuntut kejujuran, keterbukaan, dan kesediaan mempertanggungjawabkan amanah yang pernah dipercayakan kepadanya.
Bagian lain dari pidato Mas Gibran yang perlu dicermati adalah penekanannya bahwa pengunduran diri tersebut bukan disebabkan oleh polemik dokumen pendidikan. Ia menyatakan bahwa dokumen yang diperlukan telah lengkap dan diserahkan dalam proses hukum. Pernyataan itu tentu merupakan haknya untuk disampaikan. Namun, ketika sebuah isu telah menjadi perhatian publik, penjelasan seorang pejabat tidak cukup hanya dengan menyatakan bahwa persoalan tersebut bukan alasan pengunduran dirinya. Yang lebih penting adalah memberi ruang bagi proses hukum dan fakta untuk menjawab pertanyaan publik secara terang. Kita tidak perlu membangun tuduhan, tetapi juga tidak harus menutup ruang untuk bertanya. Dalam demokrasi, pertanyaan kritis bukanlah permusuhan, melainkan bagian dari pengawasan warga negara.
Pidato perpisahan semestinya menjadi kesempatan untuk berbicara lebih jujur, bukan hanya lebih halus. Publik tidak selalu membutuhkan kalimat yang indah. Publik membutuhkan penjelasan yang terang, kesediaan mengakui kekurangan, dan sikap terbuka terhadap evaluasi. Seorang pemimpin tidak kehilangan kehormatan ketika mengakui bahwa ada hal-hal yang belum berhasil dilakukannya. Sebaliknya, ia justru menunjukkan kematangan ketika tidak menjadikan jabatan sebagai alasan untuk selalu membenarkan diri.
Peristiwa ini juga seharusnya menjadi pelajaran bagi partai-partai politik. Partai bukan sekadar kendaraan untuk mengantarkan seseorang menuju kekuasaan. Partai adalah lembaga kaderisasi dan pendidikan politik yang memikul tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas kepemimpinan. Proses pencalonan semestinya mempertimbangkan kapasitas, integritas, rekam jejak, serta kepatutan demokratis. Jika partai lebih mengutamakan kedekatan, popularitas, atau kepentingan elite daripada kualitas kepemimpinan, demokrasi akan mudah berubah menjadi arena transaksi kekuasaan.
Bagi Lembaga Kepresidenan yang merupakan sentral kekuasaan nasional, peristiwa ini juga mengandung pelajaran penting. Kepemimpinan nasional membutuhkan lingkungan politik yang sehat, meritokratis, dan berorientasi pada kepentingan negara. Keputusan politik hendaknya tidak dibangun atas pertimbangan kedekatan personal atau kompromi jangka pendek. Presiden membutuhkan pembantu yang memiliki kapasitas, integritas, dan keberanian menyampaikan pandangan secara jujur. Loyalitas dalam pemerintahan bukan berarti kepatuhan tanpa nalar, melainkan kesetiaan kepada konstitusi, negara, dan kepentingan rakyat.
Kita juga perlu menegaskan bahwa negara bukan perusahaan keluarga dan jabatan publik bukan aset yang dapat diwariskan. Demokrasi menuntut kesempatan yang adil bagi setiap warga negara untuk berkompetisi melalui proses yang sehat. Ketika politik terlalu kuat dipengaruhi oleh hubungan keluarga dan lingkaran kekuasaan, kepercayaan publik dapat terkikis. Yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi seorang tokoh, melainkan kewibawaan institusi dan masa depan demokrasi.
Dengan berhentinya Mas Gibran, jabatan Wakil Presiden kini berada dalam keadaan kosong. Situasi ini bukan sekadar persoalan pergantian figur, melainkan momentum penting untuk menentukan arah dan kualitas kemitraan dalam pemerintahan. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat enam puluh hari. Mekanisme konstitusional ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan menjadi ruang transaksi politik atau pembagian pengaruh antarkelompok.
Dalam menentukan calon pengganti, Presiden tentu memiliki pertimbangan strategis. Salah satu hal yang patut dipertimbangkan adalah figur yang memiliki keselarasan visi, platform politik, dan komitmen dengan agenda pemerintahan. Figur yang berasal dari lingkungan politik yang sama atau memiliki hubungan politik yang kuat dengan Presiden dapat menjadi salah satu pilihan, sepanjang memenuhi kualifikasi dan memperoleh kepercayaan publik melalui MPR. Keselarasan tersebut penting agar hubungan Presiden dan Wakil Presiden dibangun di atas kepercayaan, koordinasi, serta kesatuan arah kebijakan. Presiden membutuhkan mitra yang dapat bekerja seiring sejalan, bukan figur yang justru menciptakan ketidakpastian dan kompetisi kekuasaan di dalam pemerintahan.
Namun, pilihan tidak harus terbatas pada kader partai. Figur nonpartai dengan rekam jejak yang baik, kapasitas kepemimpinan yang teruji, integritas, dan kemampuan membangun komunikasi lintas kelompok juga patut dipertimbangkan. Yang terpenting, Presiden harus meyakini bahwa calon tersebut mampu menjadi mitra konstitusional yang dapat dipercaya, sekaligus diterima oleh masyarakat luas.
Lebih dari itu, Wakil Presiden baru harus membawa nilai tambah bagi pemerintahan. Ia tidak cukup hanya menjadi pendamping Presiden, tetapi juga harus mampu memperkuat kualitas pelaksanaan program, memperbaiki komunikasi kebijakan, dan menjembatani pemerintah dengan aspirasi masyarakat. Program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan koperasi membutuhkan pengawasan, evaluasi, serta komunikasi publik yang lebih baik. Ketika suatu program menghadapi kritik atau tantangan penerimaan di tengah masyarakat, pemerintah tidak cukup hanya menjelaskan tujuan baiknya. Pemerintah harus mendengar keberatan publik, memperbaiki pelaksanaan, dan menunjukkan hasil yang dapat dirasakan. Wakil Presiden yang memiliki kapasitas dan kepekaan sosial dapat membantu Presiden memastikan bahwa program-program tersebut benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.
Dengan demikian, Wakil Presiden yang akan datang harus benar-benar menjadi mitra kerja Presiden. Ia bukan pesaing, bukan pusat kekuasaan alternatif, dan bukan pula sekadar pelengkap struktur pemerintahan. Ia harus memiliki kapasitas, pengalaman, kematangan emosional, dan integritas untuk membantu Presiden menjalankan mandat konstitusional. Kedekatan personal boleh menjadi modal komunikasi, tetapi tidak boleh menggantikan kompetensi dan tanggung jawab kenegaraan. Pada saat yang sama, keselarasan dengan Presiden harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan kepentingan rakyat.
Pada akhirnya, kita tidak sedang menuntut seorang pejabat publik menjadi manusia tanpa kekurangan. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Yang kita harapkan adalah kesediaan untuk menjelaskan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan setiap amanah yang pernah diterima. Dalam tradisi moral, kekuasaan bukanlah keistimewaan, melainkan beban tanggung jawab. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula kewajiban moralnya kepada masyarakat.
Kepada Mas Gibran, pengunduran diri ini sebaiknya tidak dipandang hanya sebagai akhir dari sebuah jabatan. Ia dapat menjadi kesempatan untuk menunjukkan kedewasaan politik: berbicara lebih terbuka, menerima kritik dengan lapang, dan menjadikan pengalaman kekuasaan sebagai bahan pembelajaran. Tidak perlu terus-menerus membangun narasi tentang pengorbanan atau niat baik. Biarlah publik menilai melalui keterbukaan, rekam jejak, dan kesediaan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan.
Sebab, dalam demokrasi, pertanggungjawaban seorang pemimpin tidak hanya berlangsung di hadapan hukum. Ia juga berlangsung di hadapan masyarakat melalui ingatan, penilaian, dan evaluasi publik. Ingatan publik bukanlah pengadilan massa, dan evaluasi masyarakat bukanlah vonis tanpa proses. Keduanya merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat, sepanjang dilakukan secara kritis, adil, dan berdasarkan fakta.
Jabatan boleh berakhir dan kekuasaan boleh berpindah. Namun, ingatan publik tidak mudah dihapus, dan evaluasi masyarakat tidak boleh dihentikan. Sebab, seorang pemimpin mungkin telah meninggalkan jabatannya, tetapi ia tidak pernah sepenuhnya lepas dari penilaian sejarah atas amanah yang pernah diembannya. Wallahu ‘alam
