Ketua Komisi Halal Hadiri FGD Penguatan Penyelenggaraan Sertifikasi Halal BPJPH
MAKASSAR — Ketua Komisi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan Dr. Ir. Syamsul Rahman,…

MAKASSAR — Ketua Komisi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan Dr. Ir. Syamsul Rahman, S.TP., M.Si. IPM menghadiri Focus Group Discussion (FGD) terkait Penguatan Penyelenggaraan Sertifikasi Halal pada Jasa Penyembelihan. yang dilaksanakan oleh Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan strategis tersebut untuk memperkuat pengawasan sektor hulu pangan halal dimana kegiatan…
MAKASSAR — Komisi Ekonomi Syariah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan secara resmi merumuskan rancangan program kerja strategis dan layanan umat untuk periode 2026–2031. Langkah ini dihadirkan sebagai komitmen nyata MUI Sulsel dalam memperkuat literasi keuangan syariah, memperluas ekosistem industri halal, serta memberdayakan ekonomi umat di tingkat akar rumput. Dalam draf strategisnya, Komisi Ekonomi Syariah…
MAKASSAR — Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan merumuskan cetak biru arah kerja dan konsolidasi program strategis guna menjawab tantangan keumatan yang semakin kompleks. Melalui forum Pra-Rapat Kerja yang diinisiasi secara hybrid dan daring pada November 2026 ini, Komisi PRK menetapkan fokus penguatan ekosistem program yang berpusat pada pembinaan…
MAKASSAR — Komisi Pendidikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan secara resmi memaparkan arah kebijakan dan rancangan program kerja strategisnya untuk periode 2026–2031 dalam Rapat Kerja (Raker) MUI Sulsel. Prof Dr KH Andi Aderus selaku ketua bidang merespons meningkatnya kompleksitas persoalan keumatan yang menuntut penguatan kapasitas keulamaan, keahlian metodologi fatwa, serta perlunya perluasan akses edukasi…
MAKASSAR — Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan secara resmi memaparkan arah kebijakan dan rencana program kerja strategis untuk periode 2026–2031. Dipandu oleh konsep Koordinator Komisi Hukum, Prof. Supardin, perumusan program ini mengusung visi besar untuk mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan berlandaskan nilai-nilai Islam dan Pancasila di Sulawesi Selatan. Dalam pemaparannya,…
MAKASSAR — Komisi Fatwa Metodologi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan secara resmi memaparkan arah kebijakan dan rencana program kerja strategis dalam ajang Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) MUI Sulsel yang berlangsung di Masjid Raya Al-Markaz Al-Islami, Makassar. Pemaparan ini menegaskan komitmen MUI Sulsel dalam memperkuat landasan metodologis penetapan fatwa serta responsif terhadap dinamika keumatan secara…
Mustari Mustafa (Ketua Bidang Luar Negeri MUI Sulawesi Selatan) “Wakil rakyat seharusnya merakyat.” Bait lagu Iwan Fals tersebut mengingatkan kita bahwa fungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah sebagai representasi rakyat. Mereka mestinya menjadi corong suara rakyat, duduk di dewan karena harus memperjuangkan nasib dan kebutuhan rakyat. Hal ini mengingatkan kita pada doktrin klasik kedaulatan…
MAKASSAR – Pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan masa khidmat 2026–2031 menjadi momentum penting untuk memperkuat peran ulama dalam menjawab berbagai persoalan keumatan. Dengan komposisi kepengurusan yang melibatkan 518 tokoh, termasuk 111 profesor, 183 doktor, dan 127 magister, MUI Sulsel memiliki modal intelektual, keagamaan, dan kelembagaan yang besar untuk menghadirkan karya nyata…
MAKASSAR – Menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi kapan saja, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan melalui Komisi Bencananya melangkah progresif dengan menyusun serangkaian program kerja strategis. Program-program ini dipaparkan secara resmi dalam ajang Musyawarah Kerja Daerah (MUKERDA) MUI Provinsi Sulawesi Selatan, dengan komitmen kuat untuk meningkatkan ketangguhan umat, baik dalam tataran preventif maupun…
MAKASSAR — Bidang dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan menyusun rancangan program kerja untuk masa khidmat 2026-2031. Rancangan yang diajukan dalam rapat kerja tersebut menitikberatkan pada penguatan metodologi penetapan fatwa yang kontekstual serta responsif terhadap persoalan keumatan kontemporer, mulai dari perkembangan kecerdasan buatan (AI) hingga audit kehalalan produk. Ketua Bidang Fatwa…