Makassar, muisulsel.or.id – Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel Prof Rusydi Khalid turut merespon SK Moratorium THM Gubernur Sulsel.
Sebelumnya Prof Rusydi Khalid mengapresiasi Gubernur Sulsel yang menjadikan landasan hukum dari MUI untuk menerbitkan SK Moratorium THM di Sulsel.
Lebih lanjut Prof Rusdi mengatakan sistem negara pancasila memberi kebebasan berekspresi kepada siapa saja, namun ia menilai tidak cocok MUI dijadikan ikut merekomendasi karena ormas lainnya dari beda agama ada juga dan tidak dilibatkan.
Rapat menindak lanjuti SK Moratorium ini menghadirkan pengurus harian,komisi, dan peserta lainnya yang mengikuti secara daring.
Sebelumnya dalam rapat tersebut Ketua Umum MUI Sulsel Prof Nadjamuddin dalam penyampaiannya mengapresiasi respon gubernur atas surat rekomendasi MUI tentang Moratorium Izin THM. “Alhamdulillah, gubernur kita merespon surat MUI yang telah kita buat tentang izin THM, dan saat ini telah keluar SK Moratoriumnya,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, beberapa masukan tentang SK Moratorium tersebut dipaparkan untuk melihat sejauh mana peran MUI Sulawesi Selatan dalam memberikan pelayanan terhadap ummat. “Kita perlu rumuskan segala hal tentang perizinan ini karena saat ini masih dalam Moratorium oleh Gubernur kita,” ungkapnya.
“Kalau bisa, hasil pertemuan ini bisa merumuskan apa saja yang perlu kita berikan masukan ke gubernur dan memilih perwakilan dari MUI yang nantinya bisa melaporkan ke Gubernur setelah beliau balik dari tanah suci,” pungkasnya.
Sementara Sekretaris Komis Fatwa Dr Syamsul Bahri Abd Hamid mengungkapkan bahwa hasil rapat nantinya akan menjadi laporan untuk disampaikan kepada gubernur agar menjadi landasan pelaksanaan ke depannya.
Sebelumnya MUI Sulawesi Selatan melayangkan surat kepada Gubernur Sulawesi Selatan dengan Nomor : B.038/DP-P.XXI/V/2024 Tanggal 31 Mei 2024 Perihal : Mendesak untuk tidak menerbitkan izin diskotik pada THM di Sulsel. Dengan pertimbangan tersebut, Andi Sudirman Sulaiman mengeluarkan SK nomor 714/V/Tahun 2025 tanggal 26 Mei 2025 perihal Moratorium Perizinan Berusaha dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bar, Diskotik dan Kelab Malam di Sulawesi Selatan.
Irfan Suba Raya
