Makassar, muisulsel.or.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan Komisi Informasi dan Komunikasi (Infokom) jadi narasumber dalam kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang bertajuk Bawaslu Menyapa Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.
Kegiatan ini dihadiri dan diresmikan secara langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulsel H Muh Tonang, dan di saksikan pula oleh komisioner Bawaslu Sulsel yang terlaksana di hotel All Nite & Day Jalan. Lanto Dg Pasewang, Makassar, Jumat, 17 Mei 2024.
Dalam sambutannya H Muh Tonang mengingatkan kembali tentang surat edaran dari Menteri Agama yang melarang penggunaan rumah-rumah ibadah sebagai tempat untuk berkampanye.
Ia melanjutkan perkataannya bahwa pihaknya bersama para tokoh agama dan pemerintah Sulawesi Selatan telah berkomitmen untuk mengkampanyekan Pemilu damai yang ditandai dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU).
Selain itu, ia menekankan bahwa agama dianggap sebagai dogma yang tidak bisa diutak-atik namun tokoh agama memiliki peran penting sebagai teladan bagi umat untuk menjaga netralitas.
Ketua Komisi Infokom Prof Dr H Firdaus Muhammad, MAg saat mengulas materinya mengatakan bahwa politik uang telah menjadi budaya pada masyarakat Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan.
Ia mengutip pernyataan dalam sebuah buku yang mengatakan bahwa sebaiknya money politik itu seharusnya di legalkan saja. Pasalnya, semua politisi jika hendak berkampanye pastilah membutuhkan dana untuk bergerak.
“Money politik tak bisa di pungkiri, karena setiap kandidat dalam menggerakkan tim pastilah membutuhkan biaya. Yang jadi persoalan jika merujuk pada undang undang yang pernah ada di mana pemberi uang dan penerima uang itu sama-sama di kenakan hukuman, maka ini menjadi dilema pada masyarakat,” ucap Prof Firdaus Muhammad.
Semestinya masyarakat kita harus menjadi masyarakat yang kuat yang tidak mudah di iming imingi dengan uang untuk memilih seorang kandidat. Sehingga mereka memiliki karakter dan lebih memperkuat diri.
“Saat ini sangat sulit untuk memastikan bahwa seseorang itu tidak terpapar oleh money politik. Pasalnya, hal seperti itu tidak ada jaminan pada seseorang bahwa dirinya terbebas dari paparan money politik ini,” lanjutnya saat mengulas materinya.
Ibaratnya dalam sebuah pasar, maka bisa dikatakan bahwa rata-rata mereka sudah terpapar dengan budaya ini. Sehingga disinilah dibutuhkannya peran para tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menagkal paparan itu, sambung Prof Firdaus Muhammad.
Ketua Komisi Infokom ini melanjutkan, bahwa persoalan saat ini juga terkadang justru tokoh masyarakat itu sendiri yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam money politik, khususnya di daerah-daerah.
Prof Firdaus juga mengatakan untuk merubah paradigma khususnya para mahasiswa bahwa politik itu kotor, itu sangat sulit untuk diubah. Pasalnya, di benak mereka telah tertanam pemahaman pemahaman seperti itu sehingga tidak mudah untuk memberikan pemahaman bahwa politik itu bagus dan bahkan kita pun harus berpolitik.
Acara Bawaslu Menyapa ini dihadiri kleh sejumlah tokoh MUI Sulsel. Antara lain yang hadir sebagai peserta adalah Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Prof Dr H Mustari Mustafa, Prof Dr H Sukardi Weda, selaku Sekretaris Bidang Infokom, Dr KH Hasid Hasan Palogai, selaku Sekretaris Komisi Hubungan Antar Umat Beragama, Prof Dr H Halim Talli, selaku anggota komisi kajian dan penelitian, serta Dr Nurhidayat M Said, uang juga anggota komisi kajian dan penelitian, beserta sejumlah perwakilan tokoh lintas agama lainnya.
Kontributor: Nur Abdal Patta
