MAKASSAR – Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan, Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, MH, mengajak masyarakat menyikapi secara bijak dan proporsional dinamika politik nasional terkait isu mundurnya Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, setiap dinamika kenegaraan harus disikapi dengan pikiran jernih, mengedepankan kepentingan bangsa, serta tidak menjadikannya sebagai polemik berkepanjangan yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Prof Arfin Hamid dalam wawancara pada Jumat (13/11/2026). Ia menilai, fenomena mundurnya seorang wakil presiden merupakan persoalan yang tidak biasa dan memiliki dimensi penting dalam tata kelola pemerintahan Indonesia.
“Sebagai anak bangsa dan warga negara yang mencintai NKRI, tentu fenomena ini harus kita sikapi secara bijak, proporsional, dan tidak berlebih-lebihan,” ujarnya.
Ia menegaskan, masyarakat perlu menghargai sistem ketatanegaraan Indonesia yang telah mengatur secara jelas mekanisme pemilihan, pengangkatan, dan penetapan presiden maupun wakil presiden melalui prosedur serta lembaga yang sah.
Karena itu, menurut dia, setiap persoalan yang berkaitan dengan jabatan kenegaraan harus diselesaikan berdasarkan aturan hukum dan mekanisme konstitusional yang berlaku.
“Mari kita sikapi dengan bijak, dengan pikiran yang jernih, dan tidak menjadikan persoalan ini sebagai objek polemik yang berkepanjangan karena justru tidak menguntungkan kita semua,” katanya.
Umat Islam Diminta Lebih Dewasa
Prof Arfin Hamid juga mengingatkan umat Islam agar lebih dewasa dalam merespons berbagai dinamika kebangsaan dan kenegaraan. Ia mengajak masyarakat untuk mengedepankan sikap rasional, penuh perhatian, serta berusaha memahami persoalan secara menyeluruh sebelum mengambil kesimpulan.
Menurutnya, umat Islam harus mampu menghadirkan sikap yang menyejukkan dalam menghadapi persoalan bangsa, bukan justru memperkeruh keadaan dengan pandangan atau tindakan yang berpotensi menimbulkan perpecahan.
Ia menekankan pentingnya mengedepankan prinsip kekhusyukan, kejernihan berpikir, dan pendekatan yang konstruktif dalam menyikapi persoalan politik nasional.
“Sebagai umat Islam, kita harus lebih dewasa dalam menyikapi persoalan ini. Jangan sampai respons kita justru melahirkan kondisi yang destruktif,” tuturnya.
Serahkan kepada Mekanisme Konstitusional
Lebih lanjut, Prof Arfin Hamid berpandangan bahwa persoalan terkait pengunduran diri wakil presiden merupakan persoalan kenegaraan yang harus diselesaikan melalui mekanisme kenegaraan pula.
Ia meminta masyarakat memberikan ruang kepada lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas dan proses sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kita serahkan kepada prosedur, kepada DPR dan MPR untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita tunggu prosesnya dan masyarakat cukup melakukan pemantauan serta pengawasan sesuai kapasitas masing-masing,” jelasnya.
Ia juga mempersilakan masyarakat menyampaikan pendapat dan pandangan melalui forum serta saluran yang tersedia secara bertanggung jawab.
Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, sepanjang dilakukan dengan tetap menghormati aturan dan menjaga suasana kondusif.
Jangan Sampai Mengganggu Persatuan Bangsa
Pada bagian lain, Prof Arfin Hamid mengingatkan agar masyarakat tidak terlalu jauh larut dalam dinamika politik tersebut hingga mengabaikan aktivitas dan tanggung jawab sehari-hari.
Ia khawatir, apabila persoalan ini disikapi secara ekstrem, perhatian masyarakat dapat tersita dan bahkan berpotensi memunculkan polarisasi di tengah kehidupan sosial.
“Jangan sampai perhatian kita seluruhnya tercurah pada persoalan ini sehingga mengganggu aktivitas dan tugas keseharian. Apalagi jika semakin meruncing, bisa membuat kita terbelah antara satu kubu dengan kubu lainnya,” ungkapnya.
Ia menilai, berbagai dinamika politik dan proses yang telah berlangsung, mulai dari diskusi, perdebatan, hingga proses hukum dan pembahasan melalui lembaga negara, merupakan bagian dari perjalanan demokrasi yang perlu dihargai.
Karena itu, masyarakat diharapkan tetap menjaga suasana kehidupan berbangsa yang aman, nyaman, dan harmonis.
Prof Arfin Hamid menegaskan, kepentingan bangsa dan kemaslahatan umat harus menjadi pertimbangan utama dalam menyikapi setiap persoalan nasional.
“Kita harus berpikir demi kepentingan bangsa dan demi kemaslahatan umat. Jangan sampai perbedaan pandangan membuat kita kehilangan persatuan sebagai sesama anak bangsa,” pungkasnya.
Abdul Jabbar
