MAKASSAR — Komisi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan menetapkan tiga program prioritas utama untuk masa bakti lima tahun ke depan. Fokus utama program ini diarahkan untuk memperkuat literasi, mendampingi pelaku usaha, serta membangun ekosistem halal yang unggul dan berdaya saing di wilayah Sulawesi Selatan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi Halal MUI Sulawesi Selatan, Dr Drs H Husen Sarujin, SH MM MSi., MH, Rabu (11/11/2026).
Ia memaparkan bahwa tiga program prioritas utama tersebut meliputi edukasi dan literasi halal kepada masyarakat, pembinaan serta pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menuju ekosistem halal, serta penguatan ekosistem halal dan perlindungan konsumen Muslim.
Terkait sasaran, gerakan halal ini ditujukan secara menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat. Namun, terdapat tiga kelompok strategis yang menjadi fokus khusus, yaitu generasi muda dan mahasiswa, jemaah serta masyarakat Muslim, serta para pelaku UMKM dan dunia usaha.
Selain itu, Komisi Halal MUI Sulsel berkomitmen memperluas jaringan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan berbagai lembaga strategis. Kerja sama ini akan dijalin bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama, pemerintah daerah, perguruan tinggi, perbankan syariah, ormas Islam, hingga Asosiasi Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).
Penyusunan program strategis ini turut dihadiri oleh jajaran lengkap pimpinan dan anggota Komisi Halal MUI Sulsel.
Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi Halal Dr Ir Syamsul Rahman, S T P M Si IPM Wakil Sekretaris apt Achmad Juwaeni G S Farm serta para anggota komisi yang meliputi Mayor CAJ (Purn) H Mirwan Embas, Dr Mulyadi MPd, Dr Ir Suardi Bakri M P Suchrawardi Sumar BSc ME.Ag dan Adji Saputra Cendana, Lc MPd MAg
”Harapan kami, Komisi Halal MUI Sulawesi Selatan tidak hanya menjadi lembaga yang memberikan rekomendasi dan edukasi, tetapi juga hadir sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat,” ujar H. Husen Sarujin.
Melalui sinergi lintas lembaga, pihaknya bertekad menjadikan halal bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari gaya hidup dan pilar penguatan ekonomi umat di Sulawesi Selatan.
Mahbuddin
