MAKASSAR – Penguatan kelembagaan, perlindungan santri, dan kemandirian ekonomi menjadi agenda penting Komisi Pesantren Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2026–2031. Untuk mewujudkan hal tersebut, komisi ini menyiapkan 15 program kerja yang diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan pesantren.
Agenda tersebut menjadi bagian dari arah kerja kepengurusan MUI Sulawesi Selatan yang dilantik dalam rangkaian Pelantikan dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Masjid Al-Markaz Al-Islami, Makassar, Sabtu (14/11/2026).
Wakil Ketua Komisi Pesantren MUI Sulawesi Selatan, Hamka Anas, S.Ag., M.Pd., mengatakan pesantren memiliki peran strategis dalam membangun karakter umat, menjaga tradisi keilmuan Islam, serta mencetak generasi bangsa yang berakhlak dan berintegritas.
Menurutnya, tantangan pesantren saat ini semakin kompleks. Karena itu, pengembangannya tidak cukup hanya berorientasi pada pendidikan keagamaan, tetapi juga harus menyentuh aspek kelembagaan, peningkatan kompetensi pengasuh, kesejahteraan, dan perlindungan seluruh warga pesantren.
“Pesantren merupakan pilar penting dalam membangun karakter umat dan generasi bangsa. Karena itu, pesantren harus semakin berdaya, mandiri, dan terlindungi. Penguatan pesantren perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tata kelola kelembagaan, kompetensi pengasuh, kualitas pendidikan, hingga perlindungan santri,” ungkap Hamka.
Sebagai langkah konkret, Komisi Pesantren menyusun 15 program kerja untuk lima tahun ke depan. Program tersebut meliputi Halaqah Pesantren, perlindungan santri dan ustaz, sosialisasi Undang-Undang Pesantren dan regulasi terkait, kegiatan antarpesantren, workshop tata kelola pesantren, pembinaan dan perlindungan pesantren, serta penguatan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan.
Selanjutnya, sosialisasi Pesantren Ramah Anak, pemetaan dan pendataan pesantren, pelatihan peningkatan kompetensi pengasuh, pembekalan keterampilan santri dan santriwati, kerja sama dengan mitra strategis, pengembangan inkubasi pesantren, pelatihan pemanfaatan media sosial bagi pembina pesantren, serta penulisan buku tematik pesantren.
Di antara agenda tersebut, perlindungan santri menjadi perhatian khusus. Komisi Pesantren juga merancang sejumlah layanan, seperti Peduli Kesehatan Pesantren, pengembangan Aplikasi Himayatul Thalabah, Peduli Kesejahteraan Pesantren, Klinik Konsultasi Pesantren, serta advokasi dan pendampingan bagi korban kekerasan di lingkungan pesantren.
Hamka menegaskan, pesantren harus menjadi lingkungan pendidikan yang aman, sehat, nyaman, dan ramah anak. Praktik kekerasan tidak boleh mendapat ruang karena bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan dan akhlak yang menjadi fondasi pesantren.
“Jangan sampai pesantren yang seharusnya menjadi tempat menanamkan ilmu, membangun akhlak, dan membentuk karakter justru tercoreng oleh praktik kekerasan. Kita ingin memastikan setiap santri mendapatkan hak untuk belajar, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman serta bermartabat,” tegasnya.
Untuk merealisasikan agenda tersebut, Komisi Pesantren akan memperkuat kemitraan dengan Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemerintah daerah, DPRD Sulawesi Selatan, Polri, TNI, Majelis Masyayikh, dinas kesehatan, rumah sakit, Baznas, lembaga amil zakat, serta Forum Komunikasi Pondok Pesantren.
Sinergi juga akan diperluas dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Bank Indonesia, lembaga penyiaran, dan media massa.
Di bidang digital, Komisi Pesantren merencanakan pengembangan Podcast Pesantren sebagai sarana komunikasi, edukasi, publikasi, serta penyebarluasan gagasan dan praktik baik dari dunia pesantren kepada masyarakat.
Hamka berharap, kepengurusan baru MUI Sulawesi Selatan dapat menjadi momentum memperkuat ekosistem pesantren yang lebih maju dan berkelanjutan. Menurutnya, pesantren perlu menjaga tradisi keilmuan Islam dan nilai-nilai salafiyah, sekaligus terbuka terhadap inovasi serta perkembangan teknologi.
“Pesantren harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Tradisi keilmuan dan nilai-nilai luhur pesantren tetap menjadi fondasi, sementara inovasi, digitalisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan kemandirian ekonomi menjadi bagian penting dari pengembangannya,” tutup Hamka.
Melalui berbagai program tersebut, Komisi Pesantren MUI Sulawesi Selatan diharapkan mampu menjadi jembatan sinergi antara ulama, pemerintah, pengelola pesantren, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan pesantren yang berkualitas, mandiri, aman, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan umat dan bangsa.
SUSUNAN PENGURUS KOMISI PESANTREN MUI SULAWESI SELATAN PERIODE 2026–2031
Pimpinan:
– Ketua: H. Mallingkai Ilyas, Lc., M.Pd.I
– Wakil Ketua: Hamka Anas, S.Ag., M.Pd.
– Sekretaris: Dr. Baso Pallawagau, Lc., MA.
– Wakil Sekretaris: Dr. H. Abdul Rahman Zain, Lc., M.Th.I
Anggota:
1. Prof. Dr. H. Munawir Kamaluddin, SH., MA., MH.
2. Prof. Dr. H. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Pd.I
3. Dr. KH. Agussalim Beddu Malla, Lc., MA.
4. Dr. Dahlan Lamabawa, S.Ag., M.Ag.
5. Dr. Ardiansyah
6. Dr. Rizal, ST.
7. H. Chamdar, Lc., MH.
8. H. Muhammad Sahur Harun, Lc.
9. H. Hamdani Halim, Lc.
10. Prof. Dr. Mahmudin, M.Ag.
11. Ahmad Taslim, S.Ag., M.Si.
12. Dr. H. Muktar Tahir, M.T.
13. Yusri Hasbullah, S.Ag.
14. Ir. H. Andi Taufik Eka Putra
15. H. Nurhidayat, Lc.
16. Dr. Shabir Umar, M.Ag.
17. Dr. Muhammad Rusydi, M.Ag.
18. H. Ahmad Sahal, Lc.
19. Syamsiah A. Bahar
