Makassar, muisulsel.or.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) di Hotel Grand Asia Jln Boulevard Makassar, Rabu (9/8/22).
Rapat yang melibatkan pengurus harian dan pemberdayaan organisasi, pengurus komisi badan atau lembaga MUI Sulsel yang dihadiri puluhan peserta.
Sekertaris Umum MUI Sulsel Prof Dr KH Muammar Bary Lc M Ag dalam sambutannya mengatakan rakor ini membahas tentang program kerja selama setahun .
“Kami berharap dalam rapat koordinasi ini pengurus bidang dan komisi segera menyusun program kerjanya. Kita juga sudah siapkan anggaran di masing-masing komisi,” katanya yang juga sebagai pemandu rapat koordinasi.
Dalam Sambutannya Ketua Umum MUI Sulsel Prof Dr KH Nadjamuddin Abd Shafa Lc MA berharap program kerja tahun ini lebih meningkat lagi dari tahun lalu.
KH Nadjamuddin juga menyinggung tingkat perceraian dan kasus hamil di luar nikah semakin meningkat di Sulsel . “Kita berharap komisi pengkajian dan penelitian MUI meneliti kasus ini. Tugas kita hanya mengkaji dan pelaksanaanya adalah pemerintah” katanya.
Ia juga mengatakan MUI Sulsel memiliki kemajuan yang luar biasa karena sudah rangking ke-6 di Indonesia yang sebelumnya di peringkat ke-20.
Peningkatan rangking ini dinilai karena peran media yang dibentuk oleh MUI Sulsel.
“Ini tidak terlepas dari peran media yang sangat baik yang selalu merekam semua kegiatan MUI hingga berita di website pusat, MUI Sulsel yang paling teratas,” katanya.
.
Selain itu ada juga laporan keuangan oleh bendahara Umum MUI Sulsel Ir H Andi Taswin.
Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri (HLN) MUI Sulsel Dr KH Norman Said mengatakan kedepannya akan melakukan dialog tentang Islam fobia yang semakin marak. Ia juga menyarankan agar komisi HLN melakukan rihlah internasional.
Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI Sulsel Dr HM Ishak Samad MA juga menyarankan agar perlu pelatihan literasi digital untuk menangkal faham radikalisme di kalangan anak muda. Selain itu perlu juga pelatihan pembuatan media sosial ke tim IT kabupaten/kota.
Prof HM Arfin Hamid juga menambahkan kedepannya komisi Pemberdayaan ekonomi umat akan mensosialisasikan ekonomi syariah di pesantren-pesantren karena menurutnya banyak yang belum faham tentang ekonomi syariah.
*Irfan Suba Raya*
