Dr. Idris Parakkasi (Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Sulsel dan Konsultan Ekonomi dan Keuangan Islam)
Makassar, muisulsel.or.id – Ekbis Syariah. Dalam peta ekonomi global yang terus bergeser, di mana keberlanjutan, etika, dan inklusi menjadi mantra baru, sistem keuangan syariah muncul sebagai kekuatan yang tak terbendung. Prinsipnya yang berlandaskan keadilan, penghindaran riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (judi), serta penekanannya pada sektor riil, selaras dengan tuntutan zaman. Di tengah gelombang perubahan ini, Indonesia tidak hanya bisa menjadi penonton, tetapi memiliki potensi untuk naik panggung sebagai pemain utama, bahkan sebagai pusat kekuatan finansial syariah global. Mimpi ini bukanlah utopia, tetapi sebuah cita-cara yang dapat diwujudkan dengan strategi holistik yang memadukan kekuatan domestik yang masif dengan visi global yang terang. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia (sekitar 231 juta jiwa), kekayaan alam yang melimpah, dan stabilitas demokrasi yang semakin matang, Indonesia memiliki fondasi yang tak tertandingi. Namun, untuk mengubah potensi ini menjadi realitas, diperlukan pendekatan yang jernih, berani, dan menyeluruh, yang didukung oleh data, diperkuat oleh dalil, serta dijalankan dengan komitmen kolektif.
Analisis Kondisi Eksisting: Kekuatan, Kelemahan, dan Peta Posisi Global
1. Kekuatan (Strengths):
Demografi dan Kepercayaan: Indonesia adalah pasar keuangan syariah terbesar secara potensial. Indeks Inklusi Keuangan Syariah Indonesia (2022) menunjukkan peningkatan, meski penetrasi masih sekitar 9,34% dari total aset keuangan nasional (OJK, 2023). Ini justru menunjukkan ruang pertumbuhan (blue ocean) yang sangat luas.
Sumber Daya Alam Halal: Indonesia bukan hanya tentang keuangan, tetapi juga tentang ekosistem halal yang terintegrasi. Dari sektor agroindustri, fashion, hingga pariwisata halal, Indonesia memiliki bahan baku untuk mendukung ekonomi riil yang menjadi tulang punggung keuangan syariah. Industri halal Indonesia diproyeksikan tumbuh pesat, dengan nilai kontribusi signifikan terhadap PDB.
Regulasi yang Progresif: Keberadaan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan dukungan kuat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia (BI) menunjukkan komitmen negara. Instrumen seperti Sukuk Negara telah berhasil menarik investor global, membuktikan kredibilitas Indonesia di panggung internasional.
2. Kelemahan (Weaknesses):
Literasi dan Inklusi yang Masih Rendah: Survei OJK (2023) mengungkapkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan syariah masih tertinggal dibandingkan konvensional. Banyak yang menganggap syariah hanya sekadar “beda label,” bukan “beda filosofi.”
Kedalaman Pasar dan Inovasi Produk: Pasar keuangan syariah Indonesia masih didominasi oleh perbankan. Pasar modal syariah, asuransi (takaful), dan fintech syariah meskipun tumbuh, namun skalanya belum signifikan. Produk-produk derivatif syariah yang kompleks dan dapat memitigasi risiko masih sangat terbatas.
Talent dan Infrastruktur Pendukung: Ketersediaan SDM yang menguasai sekaligus ilmu fiqh muamalah dan keuangan modern masih langka. Infrastruktur pendukung seperti lembaga arbitrase syariah dan pusat riset berkelas dunia juga perlu penguatan.
Berdasarkan Islamic Finance Development Report (2022), Posisi global Indonesia secara konsisten berada di 10 besar dunia, bersaing ketat dengan Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Keunggulan Malaysia terletak pada kedalaman pasar dan inovasinya, sementara negara-negara Timur Tengah unggul dalam aset dan kekayaan minyak. Posisi Indonesia justru unik: kita adalah kekuatan demokratis dengan ekonomi yang terdiversifikasi, yang dapat menawarkan narasi berbeda, “Keuangan Syariah untuk Semua” dan “Keuangan Syariah yang Membumi.”
Untuk melompat dari pemain regional menjadi pusat global, Indonesia perlu membangun strategi yang bertumpu pada tiga pilar utama: Penguatan Fondasi Ekosistem, Inovasi dan Integrasi, serta Diplomasi Keuangan Syariah.
Pilar 1: Memperkuat Fondasi Ekosistem Domestik
Revolusi Literasi dan Edukasi: Literasi tidak bisa lagi sekadar sosialisasi produk. Ia harus menjadi gerakan pemahaman filosofi. Dalil Al-Qur’an, “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275), harus diterjemahkan dalam konteks kekinian. Kampanye masif melalui digital, integrasi kurikulum keuangan syariah dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi, dan kolaborasi dengan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk menyebarkan pemahaman yang moderat dan aplikatif adalah kunci.
Penyempurnaan Regulasi dan Tata Kelola: Regulasi harus mampu merangsang inovasi sekaligus menjaga kemurnian syariah. OJK dan DSN-MUI perlu lebih lincah dalam merespons produk-produk baru seperti fintech syariah, green sukuk, dan crypto-asset syariah. Prinsip “al-ashlu fi al-mu’amalati al-ibahah” (hukum asal muamalah adalah mubah) selama tidak ada dalil yang melarang, harus menjadi panduan untuk tidak menghambat inovasi. Penguatan Dewan Pengawas Syariah dengan standar kompetensi yang ketat juga crucial untuk menjaga kepercayaan.
Pengembangan SDM Unggul: Indonesia perlu mendirikan “Academy of Islamic Finance” bertaraf global yang melahirkan para praktisi yang tidak hanya paham fiqh dan ekonomi, tetapi juga teknologi dan sustainability. Program beasiswa khusus dan sertifikasi internasional wajib digalakkan.
Pilar 2: Mendobrak Batas dengan Inovasi dan Integrasi
Integrasi Ekosistem Halal dan Keuangan Syariah: Strategi ini adalah game-changer. Skema Keuangan Syariah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir harus dibangun. Misalnya, seorang petani kelapa sawit halal dapat dibiayai oleh bank syariah, prosesnya diawasi DPS, asuransinya oleh takaful, dan produk akhirnya didanai melalui sukuk yang diperjualbelikan di pasar modal. Ini merealisasikan prinsip “Ad-Dinu Al-Mu’amalah” (Agama adalah transaksi yang bermakna). Sertifikasi halal yang terintegrasi dengan pembiayaan syariah akan menciptakan value chain yang solid.
Kepemimpinan dalam Green and Sustainable Finance: Keuangan syariah pada hakikatnya adalah keuangan berkelanjutan. Indonesia sudah menjadi pionir dengan penerbitan Green Sukuk. Langkah ini harus diperkuat. Prinsip “khalifah fil ardh” (pemimpin di muka bumi) mewajibkan kita menjaga alam. Indonesia dapat menjadi hub untuk Sustainable and Responsible Investment (SRI) berbasis syariah, menarik dana global yang semakin sadar lingkungan (ESG). Pengembangan “Blue Sukuk” untuk pembiayaan kelautan berkelanjutan juga merupakan peluang emas.
Dominasi di Fintech Syariah: Dengan penetrasi internet dan smartphone yang tinggi, Indonesia bisa melompati fase tradisional. Pengembangan peer-to-peer financing syariah, digital banking syariah, dan payment gateway syariah yang seamless adalah masa depan. Teknologi Blockchain dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dalam zakat, wakaf, dan supply chain keuangan syariah, menghilangkan keraguan akan gharar.
Pilar 3: Diplomasi Ekonomi dan Membangun Narasi Global
Menjadi Penentu Standar Global: Selama ini, standar keuangan syariah global banyak diwarnai oleh organisasi di Timur Tengah. Indonesia, dengan corak Islam yang moderat dan inklusif (wasathiyah), harus aktif dalam organisasi seperti Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) untuk mempromosikan standar yang lebih relevan dengan ekonomi non-minyak dan masyarakat majemuk.
Membangun Poros Keuangan Syariah Selatan-Selatan: Indonesia dapat memimpin aliansi negara-negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam) yang tidak kaya minyak, seperti Turki, Pakistan, Nigeria, dan Bangladesh. Kolaborasi ini bisa dalam bentuk pertukaran perdagangan menggunakan mata uang lokal berbasis prinsip syariah, menciptakan stabilitas keuangan yang mandiri.
Narasi “Maqashid Syariah untuk Kemanusiaan Universal”: Diplomasi terbaik adalah dengan menawarkan solusi. Indonesia harus mempromosikan narasi bahwa keuangan syariah bukan hanya untuk Muslim, tetapi untuk semua umat manusia yang menginginkan keadilan ekonomi. Prinsip “maslahah ‘ammah” (kemaslahatan umum) menjadi fondasi narasi ini. Keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan sukuk untuk pembangunan infrastruktur dan SDGs adalah cerita yang powerful untuk dijual ke dunia.
Menjadikan Indonesia sebagai pusat kekuatan finansial syariah global bukanlah perlombaan untuk menggeser Malaysia atau Timur Tengah. Ini adalah misi untuk menawarkan sebuah alternatif sistem keuangan yang lebih manusiawi, berkelanjutan, dan inklusif kepada dunia. Mimpi ini dapat diwujudkan jika kita bersatu padu. Pemerintah harus menjadi katalis dengan kebijakan yang konsisten dan pro-investasi. Pelaku industri harus berani berinovasi dan berpikir global. Akademisi dan ulama harus membumikan filosofi syariah dalam teori dan praktik. Dan yang terpenting, masyarakat harus didorong untuk menjadi bagian aktif dari ekosistem ini dengan keyakinan penuh. Dengan memadukan keteguhan pada prinsip, ketepatan dalam strategi, dan keluhuran dalam visi, Indonesia tidak hanya akan menjadi pasar, tetapi menjadi kiblat baru dalam membangun peradaban ekonomi yang berkeadilan. Pada akhirnya, menjadi pusat kekuatan finansial syariah adalah tentang merebut takhta narasi bahwa Indonesia siap memimpin dalam menata ulang tatanan ekonomi global yang lebih adil bagi semua. Saatnya Indonesia mengukir sejarahnya sendiri di peta keuangan dunia. Wallahu a’lam
Irfan Suba Raya
