Makassar, muisulsel.or.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan meraih penghargaan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan atas dedikasi dan komitmennya dalam mendukung penguatan kerukunan umat beragama.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Ali Yafid, dan diterima oleh Prof. Dr. Muhammad Ghalib selaku perwakilan MUI Sulsel. Penyerahan berlangsung di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa, 30 Desember 2025.
MUI Sulsel dinilai sebagai salah satu organisasi yang berperan aktif sebagai penggerak kerukunan umat beragama melalui implementasi nilai-nilai moderasi beragama serta penguatan kerukunan berbasis cinta di Provinsi Sulawesi Selatan. Upaya tersebut dinilai berkontribusi nyata dalam mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, harmonis, dan penuh toleransi dalam bingkai kebangsaan.
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas peran strategis MUI Sulsel dalam menjaga persatuan dan keharmonisan antarumat beragama di Sulawesi Selatan.
Prof. Dr. Muhammad Ghalib, yang mewakili MUI Sulsel, berharap penghargaan dari Kementerian Agama ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh pengurus MUI Sulsel untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada umat serta menjaga dan memperkuat kerukunan antarumat beragama di Sulawesi Selatan.
Ia menegaskan bahwa MUI Sulsel senantiasa menjalin kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi, aparat keamanan, serta berbagai organisasi keagamaan guna memperkuat persatuan, menumbuhkan semangat persaudaraan, serta menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Sulawesi Selatan.
Selain MUI Sulawesi Selatan, penghargaan serupa juga diberikan kepada sejumlah organisasi dan ormas keagamaan lainnya, antara lain MATAKIN, PERMABUDHI, PGWI, FKUB, serta organisasi keagamaan lainnya yang dinilai berkontribusi aktif dalam menjaga kerukunan umat beragama.
Acara Penyerahan Penghargaan dilanjutkan dengan Refleksi Kepemimpinan dan Policy Talk 2025 sebagai ruang dialog terbuka untuk mengevaluasi capaian kinerja sekaligus merumuskan arah penguatan kebijakan layanan keagamaan yang lebih berdampak dan berkelanjutan.
Forum refleksi ini menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan Prof. Dr. Muhammad Jufri, S.Psi., M.Si., M.Psi., Psikolog, Rektor Universitas Islam Makassar, Prof. Dr. H. Muammar Bakry, Lc., M.A., serta Ketua Program Studi S3 Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Dr. Hj. Yuspiani, M.Pd.
*Irfan Suba Raya*
