PEU MUI Sulsel Usulkan Rancangan UU Pokok Ekonomi Syariah di Forum Sidang Tahunan Ekonomi Umat 2023 

Prof. Dr. M. Arfin Hamid, SH.,MH (Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat)

Jakarta, muisulsel.or.id – Mencermati perkembangan ekonomi syariah dalam berbagai bidang yang terus tumbuh dan meluas dalam kancah percaturan sistem-sistem ekonomi dunia seperti ekonomi liberal, sosialis dan mix system. Ekonomi syariah sudah bergemuruh dalam kancah tersebut yang berbasis qurani dan assunnah selain mengusung pesan-pesan ilahi untuk kemanusiaan dan kesemestaan.

Kini yang menopang langsung perkembangan ekonomi syariah secara formal melalui UUD 1945 Pasal 29 , UU Perbankan Syariah, UU Sukuk, UU Produk Halal, dan UUPA serta sejumlah peraturan perundangan yang terkait.

Ketentuan formal yang sudah ada sangat dipandang belum mampu mewadahi tuntutan kebutuhan pengembangan ekonomi syariah yang sudah merambah keberbagai bidang ekonomi, jasa, dan bisnis.  Beberapa undang-undang tersebut sudah sangat mendukung namun hanya pada sektor yang diaturnya. Sementara bidang-bidang lainnya belum memiliki juntrungan hukum sehingga perhatian baik pemerintah maupun pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya merasakan belum memiliki dasar yang kuat dalam memasuki wilayah potensial secara bisnis sekalipun.

Tampak dihadapan mata betapa potensial dari aspek ekonomi, bisnis, keuangan, jasa dan lainnya seperti bidang asuransi, pasar modal, perdagangan, pegadaian, Lembaga pembiayaan, BMT, Koperasi, Lembaga keuangan social syariah, nirlaba, dan lainnya. Kesemua itu memerlukan payung hukum dalam pelaksanaannya agar dapat dikembangkan dan dikelola secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem ekonomi syariah dan ketentuan negara.

Umat Islam dan bangsa Indonesia sangat menginginkan agar potensi-potensi ekonomi syariah itu dapat wadahi dan dikembangkan dengan baik untuk kesejahteraan umat dan rakyat. Namun demikian perlu dipahami juga betapa beratnya membuat RUU selanjutnya menjadi UU sangat pro-kontra, alot dan biaya mahal. Coba misalnya asuransi takafil butuh UU, pasal modal juga butuh uu, koperasi juga begitu, Lembaga Keuangan Mikro, Dana Sosial Umat,  BMT, dst. Jika dirunut-runut semua itu butuh pijakan hukum tarolah UU ini sungguh mustahil diwujudkan bagai si cebol merindukan bulan. Jika demikian apa yang harus dilakukan sebagai solusi alternatifnya.

Untuk itulah diusulkan agar dapat mewadahi semua bidang-bidang ekonomi, bisnis dan jasa potensial tersebut dan sekaligus akan menjawab segala dinamika dan problem yang menjadi tantangan dan kendalanya, yaitu dengan merancang dan mengajukan DRAFT RUU Pokok Sistem Ekonomi Syariah selanjutrnya menjadi UU Pokok Ekonomi Syariah di Indonesia. Dengan solusi ini dapat diprediksikan melalui UU Pokok Ekonomi Syariah itu selain akan berfungsi memayungi semua bidang ekonomi dan bisnis untuk hal-hal pokoknya sehingga semuanya telah memiliki dasar hukum yang kuat. Secara implementatif semua departemen/Lembaga/instutitusi negara dan swasta bahkan personal merujuk ke UU Pokok tersebut, cukup hanya dengan membuat ketentuan turunannya sesuai lewal kewenangannya tidak perlu UU di bidang itu lagi.

Untuk itulah DPW MUI Sul-Sel mengusulkan melalui Forum Sidang Tahunan Ekonomi Umat 2023 agar mencoba menjajaki dan memulai Menyusun DRAFT UU Pokok Ekonomi Syariah berisi hal-hal pokok semua bidang bisnis (makro-mikro, tijarah dan tabarru,dll) tersebut dengan seksama dan lebih objektif sesuai kebutuhan umat saat ini.

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
1
MUI MENJAWAB: Silahkan ajukan pertanyaan seputar Islam, akan dijawab Langsung ULAMA dari MUI SULSEL.