Jakarta, muisulsel.or.id — Delegasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan turut berpartisipasi dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) XI MUI yang berlangsung pada 20–23 November 2025 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta.
Kegiatan nasional ini bertema “Menguatkan Peran Ulama Menuju Kemandirian Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat” itu menghadirkan sejumlah agenda strategis terkait arah kelembagaan ulama di Indonesia.
Delegasi MUI Sulsel yang hadir terdiri atas:
AG. Dr. KH. Baharuddin AS., Lc., MA. (mewakili Ketua Umum).
Prof. Dr. KH. Muammar Bakry, Lc., MA. (Sekretaris Umum).
Ir. H. Andi Thaswin Abdullah (Bendahara Umum sekaligus Steering Committee Munas MUI),
Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, SH., MH.,(Ketua Bidang Pemberdayaan Umat ).
Dr. KH. Wahid Haddade, Lc., MA. (Sekertaris Bidang Fatwa).
Dr. H. Ishak Samad (Mewakili Perguruan Tinggi Islam/UMI Makassar).
Dalam Munas XI ini, salah satu keputusan penting yang dihasilkan adalah penyesuaian struktur organisasi pada bidang, komisi, dan lembaga, termasuk penyempurnaan nomenklatur, tugas, serta kewenangan. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat peran ulama sebagai Himayatul Ummah (pelindung umat), Khadimul Ummah (pelayan umat), dan Shodiqul Hukumah (mitra pemerintah).
Munas XI juga menetapkan kembali formatur pimpinan, termasuk Ketua Wantim, Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekjen, dan Bendahara Umum. Delegasi MUI Sulsel berharap struktur baru ini semakin membuka ruang pembinaan, kolaborasi, dan pelibatan aktif MUI Sulsel dalam kegiatan berskala nasional.
Mewakili Dewan Pimpinan MUI Sulsel Ir.H.Andi Thaswin Abdullah optimistis dapat mempertahankan posisi lima besar nasional dalam hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev), bahkan berpeluang naik peringkat dengan dukungan Pemerintah Provinsi Sulsel serta berbagai pemangku kepentingan.
Selaku Bendahara Umum MUI Sulsel yang juga Steering Committee Munas MUI Komisi B Bidang Organisasi ,H.Andi Thaswin Abdullah menegaskan komitmen MUI Sulsel dalam mendukung Program Asta Cita pemerintah. Komitmen tersebut mencakup penerapan MBG (Sertifikasi Halal pada setiap SPPG), penguatan Koperasi Merah Putih, serta berbagai program ekonomi kerakyatan yang sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Seluruh upaya ini, ujarnya, menjadi bagian penting dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan rakyat.
*Irfan Suba Raya*
