MAKASSAR — Komisi Ekonomi Syariah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan secara resmi merumuskan rancangan program kerja strategis dan layanan umat untuk periode 2026–2031. Langkah ini dihadirkan sebagai komitmen nyata MUI Sulsel dalam memperkuat literasi keuangan syariah, memperluas ekosistem industri halal, serta memberdayakan ekonomi umat di tingkat akar rumput.
Dalam draf strategisnya, Komisi Ekonomi Syariah mengusung lima pilar Program Kerja Utama yang terangkum dalam gerakan Sulawesi Selatan Sharia Economic Empowerment (SULSEL SEJAHTERA):
-
Pemberdayaan dan Pelatihan Usaha: Meliputi pelatihan manajemen usaha syariah, pendampingan legalitas dan sertifikasi halal, pembentukan kelompok usaha binaan di 24 kabupaten/kota, hingga fasilitasi akses pembiayaan lembaga keuangan syariah.
-
Literasi dan Edukasi Keuangan Umat: Masif mengedukasi masyarakat terkait bahaya riba, pinjaman online (pinjol) ilegal, investasi bodong, serta judi online. Edukasi ini dipadukan dengan literasi perbankan, asuransi, pasar modal syariah, hingga pengelolaan keuangan keluarga sakinah.
-
Pengembangan Ekosistem Halal: Melakukan pemetaan industri halal, pendampingan UMKM, penguatan rantai pasok halal (halal supply chain), serta penyelenggaraan Halal Business Forum dan pameran daerah.
-
Penguatan Ziswaf Produktif: Mengoptimalkan zakat dan wakaf produktif bersama BAZNAS dan LAZ untuk dijadikan model percontohan usaha produktif bagi mustahik.
-
Kajian Strategis & Rekomendasi Kebijakan: Menyusun policy brief dan kajian kritis terhadap praktik ekonomi yang merugikan masyarakat serta memberikan rekomendasi penguatan UMKM dan ekonomi pesantren kepada pemerintah daerah.
Guna memberikan bantuan langsung, MUI Sulsel juga menghadirkan Layanan Umat (MUI SECC) yang mencakup Klinik Pendampingan UMKM Halal, Layanan Pengaduan Praktik Rentenir/Pinjol Ilegal, Pusat Konsultasi Zakat dan Waris Produktif, serta Gerakan Pasar Berkeadilan yang mengedukasi pedagang tentang etika jual beli dan kejujuran takaran.
Seluruh agenda tersebut ditopang oleh Sinergi Kemitraan bersama Pemerintah Daerah, OJK, Bank Indonesia, BAZNAS, BWI, dan Perguruan Tinggi, serta didukung Arsitektur Media Digital melalui platform MUI Sulsel Digital Sharia Center, konsultasi daring via WhatsApp Business, dan Dashboard Intelligence untuk memantau data UMKM binaan se-Sulawesi Selatan.
Melalui ekosistem terpadu ini, Komisi Ekonomi Syariah MUI Sulsel berikhtiar menciptakan perekonomian daerah yang berkeadilan, inklusif, dan bebas dari praktik riba demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
