MAKASSAR – Pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan masa khidmat 2026–2031 menjadi momentum penting untuk memperkuat peran ulama dalam menjawab berbagai persoalan keumatan. Dengan komposisi kepengurusan yang melibatkan 518 tokoh, termasuk 111 profesor, 183 doktor, dan 127 magister, MUI Sulsel memiliki modal intelektual, keagamaan, dan kelembagaan yang besar untuk menghadirkan karya nyata bagi masyarakat.
Di antara 19 komisi yang berada dalam struktur kepengurusan MUI Sulsel, Komisi Filantropi memiliki posisi strategis dalam memperkuat dimensi sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.
Dalam kesempatan memaparkan program, ketua bidang Filantropi MUI Sulsel, Prof. Dr. H. Mahmuddin, S.Ag., M.Ag., memaparkan 10 program strategis komisi Filantropi diantaranya :
I. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi, kegiatan intinya : Forum Komunikasi Filantropi Islam Sulsel, database lembaga, rakor, kemitraan BAZNAS–LAZ–BWI– ormas. Tambahan: sekretariat Sulsel Filantropi Center, matriks kerja lintas komisi.
II. Riset dan Pemetaan Potensi, kegiatan inti : Pemetaan ZISWAF, wilayah miskin, wakaf produktif, laporan tahunan. Tambahan: peta kebutuhan 19 komisi, baseline penerima manfaat, inventaris kampung zakat/wakaf.
III. Literasi dan Edukasi, kegiatan inti : Seminar, fikih zakat/wakaf, kajian kontemporer, edukasi masjid, kampanye media, buku saku. Tambahan: Gerakan Sulsel Sadar Zakat dan Wakaf, duta filantropi muda.
IV. Kapasitas Amil, Nazir, Pengelola. Kegiatan inti : Pelatihan manajemen, fundraising digital, audit syariah, tata kelola, pengukuran dampak. Tambahan: Akademi Amil, Nazir dan Relawan MUI.
V. Kemitraan dan Kolaborasi. Kegiatan inti : Koordinasi BAZNAS, LAZ, BWI, kampus, ormas, MoU, jaringan kabupaten/kota. Tambahan: forum kemitraan CSR/filantropi, kesepakatan peran lintas komisi
VI. Pemberdayaan Ekonomi Umat. Kegiatan inti : UMKM mustahik, ekonomi keluarga, kampung binaan, wakaf produktif, pertanian/peternakan, pemasaran. Tambahan: pendampingan usaha berbasis data dan exit strategy.
VII. Pendidikan, Kesehatan, Sosial. Kegiatan inti : Beasiswa, santri/hafiz, bantuan pasien, yatim, sarana pendidikan keagamaan, penguatan masjid. Tambahan: katalog program prioritas dengan verifikasi kelayakan dana.
VIII. Kemanusiaan dan Bencana. Kegiatan inti : Jejaring relawan, bantuan darurat, pemulihan pascabencana, edukasi kesiapsiagaan. Tambahan: SOP respons bersama, pemisahan rekening/jenis dana.
IX. Syariah, Transparansi, Akuntabilitas. Kegiatan inti : Kajian fikih, rekomendasi etika, pemisahan zakat–infaksedekah–wakaf, dialog kepatuhan. Tambahan: telaah lintas Komisi Fatwa, Hukum dan Kajian.
X. Monitoring, Evaluasi, Inovasi. Kegiatan inti : Monitoring triwulan, laporan tahunan, praktik baik, sistem informasi, konferensi. Tambahan: dashboard kinerja lintas komisi dan Anugerah Filantropi Islam Sulsel.
Komisi ini dinahkodai oleh Riswan Ilyas, ST, sebagai ketua, dengan Ir. H. Ahmad Huzaen, MM sebagai Wakil Ketua, H. Idris Kadir, SE sebagai Sekretaris, dan Ahmad S Ilham, SE, MM sebagai Wakil Sekretaris, bersama sejumlah anggota dari berbagai latar belakang keahlian.
Menurut Prof. Mahmuddin, “Kehadiran Komisi Filantropi diharapkan tidak hanya berorientasi pada kegiatan penghimpunan dan penyaluran bantuan sosial, tetapi mampu membangun ekosistem filantropi Islam yang terintegrasi, produktif, profesional, dan berkelanjutan”
Filantropi Islam memiliki instrumen yang sangat luas, mulai dari zakat, infak, sedekah, wakaf, dana sosial keagamaan, hingga berbagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial masyarakat. Apabila seluruh instrumen tersebut dikelola dengan tata kelola yang baik dan diarahkan pada kebutuhan umat, filantropi dapat menjadi kekuatan penting dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses kesehatan, dan membangun kemandirian ekonomi masyarakat.
Dalam konteks tersebut, MUI memiliki peran strategis sebagai institusi yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan, memberikan arah moral dan syariah, serta membangun kolaborasi antara ulama, lembaga pengelola zakat dan wakaf, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, masjid, dan pesantren.
Kepemimpinan Riswan Ilyas di Komisi Filantropi MUI Sulsel sekaligus sebagai Ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan menjadi peluang untuk memperkuat sinergi antara otoritas keagamaan dan instrumen pengelolaan zakat.
Sinergi ini diharapkan mampu menghadirkan model kolaborasi yang saling melengkapi, dengan tetap menjaga batas kewenangan, independensi kelembagaan, serta ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku.
Salah satu agenda strategis yang dapat dikembangkan adalah rencana pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Provinsi di lingkungan MUI Sulsel, setelah melalui kajian kelayakan kelembagaan dan persetujuan sesuai ketentuan BAZNAS.
Keberadaan UPZ tersebut diharapkan menjadi instrumen pengumpulan zakat yang terorganisasi dari lingkungan MUI sekaligus memperkuat partisipasi pengurus, keluarga besar MUI, dan masyarakat yang ingin menunaikan kewajiban zakat melalui kanal resmi.
Lebih jauh, potensi sinergi tersebut dapat dikembangkan untuk mendukung program-program pemberdayaan yang diinisiasi oleh berbagai komisi MUI.
Komisi Pendidikan, misalnya, dapat mengembangkan program beasiswa bagi peserta didik dari keluarga mustahik. Komisi Kesehatan dapat bersinergi dalam pelayanan kesehatan masyarakat rentan. Komisi Ekonomi dan Ekonomi Syariah dapat mendorong pemberdayaan UMKM dan penguatan ekonomi umat. Komisi Pesantren dapat mengembangkan program kemandirian pesantren, sedangkan Komisi Bencana dapat memperkuat solidaritas dan respons kemanusiaan.
Seluruh program tersebut harus menggunakan sumber pembiayaan yang tepat. Dana zakat hanya disalurkan sesuai ketentuan asnaf dan regulasi, sedangkan infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial lainnya mengikuti akad, peruntukan, serta kewenangan pengelola masing-masing.
Menurut Riswan, “dengan demikian, MUI tidak mengambil alih fungsi BAZNAS maupun lembaga wakaf, melainkan menjadi penghubung strategis yang memastikan berbagai instrumen filantropi dapat memberikan manfaat secara lebih luas”
Makassar Kota Filantropi, Momentum Membangun Gerakan Sulawesi Selatan
Komisi Filantropi juga memiliki peluang untuk mengambil bagian dalam penguatan Makassar sebagai Kota Filantropi, sekaligus menghubungkannya dengan berbagai inisiatif Kampung Zakat dan Kota/Kampung Wakaf yang berkembang di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan.
Gagasan ini dapat diarahkan pada pembentukan ekosistem filantropi tingkat provinsi yang menghubungkan potensi zakat, wakaf, infak, sedekah, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di berbagai wilayah.
Makassar dapat menjadi pusat koordinasi, pembelajaran, dan percontohan, sementara kabupaten/kota serta desa dan kelurahan menjadi simpul pengembangan program berdasarkan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah.
Melalui pendekatan tersebut, filantropi tidak lagi dipandang sebagai aktivitas pemberian bantuan yang bersifat sementara, tetapi sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.
Wakaf dapat diarahkan untuk pengembangan aset produktif, zakat untuk penguatan kesejahteraan dan kemandirian mustahik, sedangkan infak dan sedekah dapat memperkuat solidaritas serta pembiayaan berbagai program sosial.
Komisi Filantropi juga dapat mendorong terbentuknya pusat koordinasi atau MUI Philanthropy Hub sebagai wadah integrasi program, kemitraan, data, edukasi, dan publikasi dampak filantropi di Sulawesi Selatan.
Membangun Model Filantropi yang Amanah, Profesional, dan Berkarakter
Ke depan, tantangan filantropi bukan hanya bagaimana meningkatkan jumlah penghimpunan dana, tetapi bagaimana memastikan setiap dana yang dipercayakan masyarakat dikelola secara amanah, tepat sasaran, transparan, dan menghasilkan dampak yang terukur.
Karena itu, Komisi Filantropi MUI Sulsel diharapkan mampu mengembangkan standar kolaborasi yang memperhatikan kepatuhan syariah, kepastian hukum, profesionalisme pengelolaan, transparansi keuangan, serta keberlanjutan program, tambah Riswan.
Arah gerakan ini sejalan dengan pesan Wakil Ketua Umum MUI Pusat, KH Marsudi Syuhud, agar kepengurusan baru tidak hanya aktif secara organisatoris, tetapi juga meninggalkan warisan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Dengan dukungan 19 komisi, ratusan ulama dan akademisi, serta jejaring kelembagaan yang luas, MUI Sulsel memiliki kesempatan untuk membangun model filantropi Islam yang menjadi rujukan di tingkat nasional.
Bagi Komisi Filantropi, ukuran keberhasilan bukan semata-mata besarnya dana yang dihimpun, melainkan seberapa banyak keluarga yang terbantu, mustahik yang berhasil mandiri, pesantren yang semakin berdaya, anak-anak yang memperoleh pendidikan, masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dan aset umat yang berkembang secara produktif.
Pada akhirnya, gerakan filantropi yang ingin dibangun adalah gerakan yang menjadikan zakat sebagai kekuatan keadilan sosial, wakaf sebagai investasi peradaban, infak dan sedekah sebagai energi solidaritas, serta kolaborasi sebagai jalan menuju kemandirian umat.
Selanjutnya Riswan menambahkan bahwa, filantropi bukan hanya mengumpulkan dana, tetapi membangun jalan keluar bagi persoalan umat. Melalui Sulsel Berfilantropi 2031, kita ingin seluruh komisi MUI memiliki mitra dan instrumen untuk menerjemahkan gagasan menjadi manfaat nyata. Kita usulkan UPZ BAZNAS di lingkungan MUI sebagai kanal zakat yang resmi; kita bangun Makassar sebagai simpul Kota Filantropi; dan kita perkuat kampung zakat serta wakaf produktif di daerah. Ukuran keberhasilan kita bukan sekadar rupiah yang terkumpul, melainkan keluarga yang mandiri, pendidikan yang berlanjut, usaha yang tumbuh, dan kepercayaan umat yang semakin kuat.”
Dari Makassar untuk Sulawesi Selatan, dari kepedulian menuju kemandirian, dan dari filantropi menuju kemaslahatan yang berkelanjutan.
*Komisi Filantropi MUI Sulawesi Selatan : Menggerakkan Kebaikan, Membangun Kemandirian, Menghadirkan Kemaslahatan.*