Ketua Komisi Halal Hadiri FGD Penguatan Penyelenggaraan Sertifikasi Halal BPJPH

MAKASSAR — Ketua Komisi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan Dr. Ir. Syamsul Rahman, S.TP., M.Si. IPM menghadiri Focus Group Discussion (FGD) terkait Penguatan Penyelenggaraan Sertifikasi Halal pada Jasa Penyembelihan. yang dilaksanakan oleh Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Sulawesi Selatan. 
Kegiatan strategis tersebut untuk memperkuat pengawasan sektor hulu pangan halal dimana kegiatan ini dilangsungkan di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Makassar Government Center (MGC), Jalan Slamet Riyadi No. 2, Makassar.
Kepala Balai PJPH Provinsi Sulawesi Selatan, Rusfandi, menegaskan bahwa sektor penyembelihan merupakan titik krusial dalam menjamin kehalalan produk hewan. Sebagai bagian hulu dari rantai pasok pangan halal, Tempat Pemotongan Hewan dan Unggas (TPU/TPH) memegang peranan vital untuk memastikan terpenuhinya persyaratan Jaminan Produk Halal melalui penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 160 Tahun 2026.
Kendati demikian, penyelenggaraan jasa penyembelihan di lapangan masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan kompleks yang menyangkut kewenangan serta peran lintas sektoral. Melalui forum FGD ini, Balai PJPH Sulsel berupaya menyamakan persepsi, mengidentifikasi kendala nyata, serta merumuskan rekomendasi langkah pembinaan, pengawasan, dan kebijakan tindak lanjut yang terpadu.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan strategis lintas sektor di Sulawesi Selatan. Daftar undangan yang dilibatkan meliputi perwakilan dari Bank Indonesia Perwakilan Sulsel, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulsel, Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros, Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa, serta pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan.
Selain unsur pemerintah dan keagamaan, kegiatan ini juga mempertemukan akademisi dan pimpinan Lembaga Pendiksa Halal (LPH) terkemuka, seperti perwakilan dari Universitas Hasanuddin, UIN Alauddin Makassar, Universitas Muslim Indonesia, LPPOM Sulsel, BBIHPMM Kemenperin, Poltekkes Kemenkes Makassar, serta asosiasi profesi seperti Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Sulselbar dan Juru Sembelih Halal (Juleha) Sulawesi Selatan.
Melalui sinergi dan kolaborasi erat antar-instansi ini, Balai PJPH Sulsel optimis penegakan standar sertifikasi halal pada jasa penyembelihan dapat berjalan lebih optimal guna melindungi masyarakat dan memperkuat ekosistem produk halal di Sulawesi Selatan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
1
MUI MENJAWAB: Silahkan ajukan pertanyaan seputar Islam, akan dijawab Langsung ULAMA dari MUI SULSEL.