Gelar Pelatihan Fatwa, KH Syamsul Bahri Paparkan Alur Fatwa

Makassar,muisulsel.or.id – Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan menggelar Pelatihan Fatwa. Hal tersebut dipaparkan alur penerbitan fatwa oleh Sekretaris Komisi Fatwa Dr KH Syamsul Bahri Abd Hamid, Lc MA, di hotel Amaris, Jalan AP. Petarani, Makassar, Jumat, 13 Oktober 2023.

KH Syamsul Bahri mengatakan, tugas utama dari seorang ulama di MUI adalah untuk melayani keperluan masyarakat, disamping itu Majelis Ulama pun harus menjadi Shadiqul Hukumah yakni bisa bermitra dengan pemerintah.

Pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk umat setidaknya memiliki nilai-nilai yang dipegang dan hal itu bersifat positif. Oleh sebab itu, MUI harus senantiasa mendampingi pemerintah, karena ia menjadi pengontrol dalam tatanan keagamaan di masyarakat.

“Setiap zaman itu ada fukahanya, ada tokohnya. Maka belum tentu apa yang di fatwakannya sepuluh tahun atau bahkan seratus tahun yang lalu itu cocok dengan situasi saat ini. Oleh karenanya di butuhkan orang yang paham dengan berbagai hal dan mengeluarkan suatu tatanan hukum, baik itu ibadah maupun muamalah,” papar Ulama ahli fiqih ini.

Ia pun memberikan contoh saat mengadakan kunjungan ke beberapa daerah, MUI menemukan beberapa kasus yang mempertanyakan status hukumnya , sehingga di butuhkan pembahasan dan melihat rujukan-rujukan dalil sebelum memutuskan suatu Fatwa agar dapat memberikan ketenangan bagi masyarakat, imbuhnya.

Kegiatan ini pun melakukan sesi dialog untuk mendengarkan apa saja problematika yang sedang terjadi di daerah masing-masing.

Dalam dialog ini, MUI Kabupaten Bone menyampaikan problem yang terjadi di daerahnya, yang antara lain meminta penerbitan fatwa ke MUI Sulsel tentang hukum jual beli alat kelamin yang marak di sosial media. Disamping itu juga Komisi Fatwa ini meminta regulasi pemerintah terkait peraturan yang mengatur tentang dana hibah.

Selain itu, MUI Kabupaten Sidrap pun tak mau ketinggalan. Ia meminta saran bagaimana agar dapat berkontribusi dengan website, apakah harus buat sendiri ataukah cukup melempar ke MUI Sulsel saja.

Tak kalah menariknya dalam dialog terkait Fatwa ini, MUI Kabupaten Maros memberikan saran terkait bisanya sebuah Fatwa yang terbit tersebut dapat bersifat mengikat bagi masyarakat, sehingga jika ada yang melanggar Fatwa tersebut maka akan di kenakan sanksi.

MUI Kabupaten Pinrang pun demikian, perwakilan Komisi fatwanya menanyakan hukum wali nikah bagi wanita yang walinya non muslim, apakah sah nikahnya atau batal, dan masih banyak lagi lainnya.

Konsolidasi dan pelatihan Fatwa ini di hadiri oleh Ketua umum MUI Sulsel bersama Sekretaris umum, ketua dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kota se Sulawesi Selatan.

Kontributor: Nur Abdal Patta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
1
MUI MENJAWAB: Silahkan ajukan pertanyaan seputar Islam, akan dijawab Langsung ULAMA dari MUI SULSEL.