MUI Sulsel Rilis Fatwa Mahar Yang Raib, Bagaimana Status Pernikahan

Makassar, muisulsel.or.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan Komisi Fatwa merilis Fatwa tentang hukum mahar yang raib atau hilang serta status hukum pernikahannya.

Sidang Fatwa ini dilaksanakan di Kantor sekretariat MUI Sulsel Jl. Masjid Raya Makassar, Jumat, 23 September 2023 beberapa waktu yang lalu.

Turut hadir dalam sidang Fatwa tersebut adalah, Ketua umum MUI Gurutta Prof Dr KH Nadjamuddin AS, Lc MA, Sekretaris umum MUI Sulsel Prof Dr KH Muammar Bakry, Lc MA, waketum Prof Dr KH Muhammad Ghalib, MA, Ketua Bidang fatwa Dr KH Ruslan Wahab, Lc MA, Dr H Iqbal Gunawan,MA, Dr KH Yusri Arsyad,Lc MA, Dr KH Khiyar Hijaz, Lc MA, Dr H Nasrullah Sapa,Lc MM, Sekretaris Komisi Fatwa Dr KH Syamsul Bahri Abd Hamid,Lc MA, dan beberapa pengurus MUI lainnya.

Surat keputusan tersebut tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulsel yang bernomor: 004 tahun 2023, tentang Hukum Mahar Berupa Bentangan Rumput Laut dan Tanah Garapan.

Dalam keputusan tersebut setelah Komisi Fatwa menimbang berdasarkan kondisi pernikahan yang terjadi di Kab. Selayar serta beberapa tempat lainnya yang memberikan mahar pernikahan berupa tanah garapan yang telah bersertifikat. Namun, beberapa waktu kemudian tanah itu diambil alih oleh pemerintah sebagai tanah negara, dan hal ini menimbulkan persoalan di tengah-tengah masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.

Begitu pun yang berkaitan dengan mahar juga terjadi di beberapa daerah pesisir lainnya di mana masyarakat bekerja sebagai nelayan dan petani rumput laut dan menjadikan bentangan rumput laut itu sebagai mahar pernikahan. Namun, karena kondisi bentangan ini berada di tengah laut yang dapat berubah kondisi sehingga menyebabkan bentangan itu hanyut oleh ombak dan badai, sehingga masyarakat mempertanyakan status hukum harta tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil dari Alquran dan hadis Nabi Muhammad Saw, serta pendapat para ulama tentang hukum mahar dan rusaknya mahar, dan hasil sidang komisi Fatwa MUI Sulsel memutuskan dan menetapkan bahwa Hukum Pernikahan Dengan Mahar Berupa Bentangan Rumput Laut lalu rusak atau hanyut, dan Tanah Garapan dengan bukti kepemilikan namun diambil alih oleh pemerintah itu tidak merusak dan tidak membatalkan akad pernikahan yang telah terjadi.

Suami dalam hal ini, tidak lagi berkewajiban untuk mengganti atau membayar nilai mahar yang rusak, hilang karena hanyut atau tanah garapan yang diambil oleh pemerintah, dengan ketentuan mahar tersebut telah diserahkan kepada istri dan dikuasai sepenuhnya. Terkecuali jika mahar itu belum diserahkan sepenuhnya kepada sang istri, maka suami wajib mengganti nilai mahar tersebut.

Sekretaris Komisi Fatwa KH Syamsul Bahri mengatakan bahwa rilisan Fatwa ini adalah merespon masukan dari masyarakat melalui MUI daerah yang mempertanyakan tentang status mahar yang hilang atau rusak karena bencana dan karena di ambil alih oleh pemerintah.

Fatwa tersebut telah dibahas beberapa pekan sebelumnya untuk merumuskan ketentuan-ketentuan hukumnya. Ulama 4 mazhab telah menjadi rujukan di MUI Sulsel komisi fatwa dalam merumuskan status hukum ini.

Untuk lebih jelasnya terkait Fatwa ini, dapat mengklik link dibawah ini.

Kontributor: Nur Abdal Patta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
1
MUI MENJAWAB: Silahkan ajukan pertanyaan seputar Islam, akan dijawab Langsung ULAMA dari MUI SULSEL.