Makassar, musulsel.or.id – Ketua Komisi Hubungan dan Kerjasama Internasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel Dr KH Norman Said MA menegaskan MUI dalam kapasitasnya sebagai penasehat dan memberi masukan.
Hal ini disampaikan KH Norman Said saat menghadiri rapat Merespon SK Gubernur Sulsel Tentang Moratorium THM di Sulsel yang diadakan Kantor MUI Sulsel Jln Masjid Raya Makassar,Selasa 10 Juni 2024.
Ia melanjutkan, Tempat Hiburan Malam (THM) dan sejenisnya adalah masalah dunia, ada dimana-mana ini merupakan masalah negara ,MUI urusan keagamaan, masalah THM karoke dan lain isinya adalah umum tidak bisa hilang.
Lanjutnya secara hukum MUI tidak seharusnya dicantumkan dalam SK Moratorium apalagi sebagai lembaga yang merekomendasi, karena bila dicantumkan dapat berbenturan banyak hal seperti masalah pembangunan dan kebijakan-kebijakan lainnya. MUI tidak dalam posisi menghalangi atau bersama, MUI hanya memberi masukan penting.
Rapat menindak lanjuti SK Moratorium ini menghadirkan pengurus harian,komisi, dan peserta lainnya yang mengikuti secara daring.
Sebelumnya dalam rapat tersebut Ketua Umum MUI Sulsel Prof Nadjamuddin dalam penyampaiannya mengapresiasi respon gubernur atas surat rekomendasi MUI tentang Moratorium Izin THM. “Alhamdulillah, gubernur kita merespon surat MUI yang telah kita buat tentang izin THM, dan saat ini telah keluar SK Moratoriumnya,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, beberapa masukan tentang SK Moratorium tersebut dipaparkan untuk melihat sejauh mana peran MUI Sulawesi Selatan dalam memberikan pelayanan terhadap ummat. “Kita perlu rumuskan segala hal tentang perizinan ini karena saat ini masih dalam Moratorium oleh Gubernur kita,” ungkapnya.
“Kalau bisa, hasil pertemuan ini bisa merumuskan apa saja yang perlu kita berikan masukan ke gubernur dan memilih perwakilan dari MUI yang nantinya bisa melaporkan ke Gubernur setelah beliau balik dari tanah suci,” pungkasnya.
Sementara Sekretaris Komis Fatwa Dr Syamsul Bahri Abd Hamid mengungkapkan bahwa hasil rapat nantinya akan menjadi laporan untuk disampaikan kepada gubernur agar menjadi landasan pelaksanaan ke depannya.
Sebelumnya MUI Sulawesi Selatan melayangkan surat kepada Gubernur Sulawesi Selatan dengan Nomor : B.038/DP-P.XXI/V/2024 Tanggal 31 Mei 2024 Perihal : Mendesak untuk tidak menerbitkan izin diskotik pada THM di Sulsel. Dengan pertimbangan tersebut, Andi Sudirman Sulaiman mengeluarkan SK nomor 714/V/Tahun 2025 tanggal 26 Mei 2025 perihal Moratorium Perizinan Berusaha dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bar, Diskotek dan Kelab Malam di Sulawesi Selatan.
Irfan Suba Raya
