Makassar, muisulsel.or.id — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan menghadiri Seminar Internasional Standardisasi Halal yang digelar Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Alauddin Makassar di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Alauddin Makassar, Kabupaten Gowa, Kamis (13/8/2026).
Seminar tersebut membahas pentingnya harmonisasi standar halal antarnegara untuk menjawab tantangan perdagangan produk halal di pasar global.
Salah satu persoalan yang mengemuka adalah masih beragamnya standar sertifikasi halal di setiap negara. Perbedaan aturan tersebut dapat membuat pelaku usaha yang ingin menembus pasar ekspor harus menghadapi proses sertifikasi berulang, biaya tambahan, serta birokrasi yang tidak sederhana.
Karena itu, forum mendorong penguatan Mutual Recognition Agreement (MRA) atau kesepakatan saling mengakui sertifikat halal antarnegara.
Melalui skema tersebut, sertifikat halal yang diterbitkan lembaga resmi suatu negara, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Indonesia, diharapkan dapat diakui negara tujuan tanpa harus melalui proses audit ulang dari awal.
Pembahasan juga menyoroti pentingnya penyamaan standar teknis halal melalui rujukan internasional, termasuk standar Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC) yang berada di bawah Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Harmonisasi standar halal dinilai tidak sekadar berbicara mengenai aspek keagamaan. Sertifikasi halal saat ini juga semakin terkait dengan standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan mutu produk.
Pengawasan pun harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Integritas halal tidak cukup hanya memastikan produk akhirnya halal, tetapi juga mencakup proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, transportasi, logistik hingga produk berada di tangan konsumen.
Di sisi lain, keseragaman kompetensi auditor dan lembaga pemeriksa halal juga menjadi bagian penting untuk membangun kepercayaan antarnegara.
MUI Sulsel: Harmonisasi Jangan Mengorbankan Syariat
MUI Sulsel yang diwakili Anggota Komisi Fatwa, Dr. H. Nasrullah Bin Sapa, Lc., MM, menyambut positif upaya harmonisasi standar halal internasional tersebut.
Menurutnya, penyelarasan standar menjadi langkah strategis agar produk-produk lokal, termasuk produk asal Sulawesi Selatan, dapat menembus pasar internasional tanpa terbebani perbedaan regulasi yang berbelit.
Namun, ia mengingatkan bahwa kemudahan perdagangan tidak boleh membuat prinsip syariat menjadi longgar.
“Harmonisasi harus memperkuat esensi kehalalan, bukan malah melonggarkannya demi sekadar mengejar keuntungan ekonomi,” tegasnya.
Menurut Nasrullah, Sulawesi Selatan memiliki potensi besar untuk masuk dalam ekosistem industri halal global. Berbagai produk pangan dan komoditas unggulan daerah dapat memperoleh pasar yang lebih luas apabila mampu memenuhi standar halal yang diakui secara internasional.
Karena itu, standardisasi global dinilai dapat menjadi momentum bagi pelaku UMKM Sulsel untuk naik kelas.
MUI Sulsel juga menekankan pentingnya sinergi antara ulama dan pemerintah. Implementasi jaminan produk halal membutuhkan kolaborasi antara MUI, BPJPH, lembaga pemeriksa halal, pemerintah daerah, serta pelaku usaha.
Menurut Nasrullah, peran ulama dalam menjaga aspek syariat harus berjalan beriringan dengan regulasi teknis yang ditetapkan pemerintah.
Selain sertifikasi, edukasi terhadap pelaku usaha juga menjadi bagian penting. Masyarakat perlu memahami bahwa menjaga kehalalan produk bukan hanya urusan label pada kemasan, tetapi menyangkut seluruh rantai pasok.
“Mulai dari proses penyembelihan di RPH, pengelolaan logistik, sampai produk siap dikonsumsi,” ujarnya.
Dengan demikian, standardisasi halal global diharapkan bukan sekadar membuka pintu ekspor, tetapi juga memastikan produk yang masuk ke pasar dunia tetap memenuhi prinsip halal dan tayib.
*Irfan Suba Raya*
