Makassar, muisulsel.or.id – Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan Prof Dr KH Muammar Bakry, Lc MA, memberikan arahannya dalam rapat koordinasi yang digelar oleh Komisi Pelayanan Kesehatan dan Risiko Bencana.
Rapat yang terlaksana di kantor sekretariat MUI Sulsel Jl. Masjid Raya Makassar, Jumat, 29/12/2023 ini dihadiri oleh Bendahara Umum MUI Sulsel Ir H Andi Thaswin Abdullah yang juga berkesempatan memberikan arahan, hadir pula bersama sejumlah pengurus komisi terkait dan pengurus pramuka Sulsel.
Muammar Bakry dalam arahannya mengungkapkan agar Komisi ini dapat mengambil bagian dan berada di garda terdepan, ketika terjadi bencana kemanusiaan yang terjadi pada masyarakat. Sebagaimana prinsip pada MUI agar menjadi mitra pemerintah, maka yang perlu di tonjolkan yakni persaudaraan karena kebangsaan.
“Saat terjadi bencana, maka MUI harus turun tangan, tidak perlu lagi menanyakan mereka beragama apa. Tetapi dalam hal pelayanan, maka Majelis Ulama Indonesia terbuka kepada siapa saja dengan membawa korps MUI,” ungkapnya saat memberikan arahannya.
Muammar Bakry pun merespon beberapa penyampaian dari pengurus komisi ini, terkait pembentukan satuan reaksi cepat terhadap bencana. Ia mengatakan selain dari cara tersebut, juga ada cara lain yaitu perlunya digitalisasi Pelayanan.
Satuan pramuka dapat bersinergi dengan MUI untuk membuat sebuah link yang dapat di share ke khalayak umum. “Kita manfaatkan trust dari masyarakat terhadap MUI, sehingga melalui digitalisasi ini kita dapat membuat semacam fundrising yang menjadikan MUI sebagai terminal penghubung antara yang butuh dan orang yang ingin menjadi bagian dari pelayanan itu,” tukas Sekum MUI yang juga selaku Rektor kampus UIM Al-Gazali Makassar.
Dengan terbangunnya sinergi ini, maka masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya untuk korban bencana, maka dengan mudah mereka melakukannya dengan adanya informasi penyaluran bantuan tersebut, yang juga memudahkan komisi pelayanan kesehatan dan risiko bencana untuk bergerak dan terjun ke masyarakat yang terdampak.
Menanggapi arahan tersebut, Ketua Komisi Pelayanan Kesehatan dan Risiko Bencana, Ardadi, SFarm MKes mengungkapkan sekilas kondisi kekinian, khususnya di Sulawesi Selatan bahwa beberapa waktu yang lalu komisinya berkesempatan mengikuti rapat koordinasi terkait potensi dan ancaman bencana pada periode Desember hingga Februari 2024.
Ardadi mengatakan bahwa dirinya mendorong pada Komisi ini untuk menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi sebagai salah satu strategi untuk membangun kerjasama, kemudian selanjutnya transformasi pengetahuan terkait bencana.
“Alhamdulillah untuk kepengurusan Lembaga penanggulangan bencana (LPB) MUI memiliki rekan-rekan yang berkompetensi yang dapat di bagi ke seluruh pengurus, seperti persiapan menjelang tahun baru ini yang sangat berpotensi terjadi lakalantas, atau kegawat daruratan,” jelas Ardadi dalam sambutannya.
Kontributor: Nur Abdal Patta
