Makassar, muisulsel.or.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan kembali menggelar Muzakarah bulanan yang menjadi ruang diskusi berbagai isu aktual keummatan.
Muzakarah yang berlangsung di Kantor MUI Sulsel Jalan Masjid Raya Makassar, Kamis, 9 Oktober 2025 ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Gurutta Prof Dr KH Najmuddin AS dan Sekretaris Umum Prof Dr KH Muammar Bakry, Bendahara Umum Ir H Andi Thaswin Abdullah, bersama seluruh pengurus bidang dan komisi.
Dalam forum tersebut, Ketua Bidang Fatwa Prof Dr KH Ruslan Wahab memaparkan pentingnya kehati-hatian dalam merespons isu masyarakat. “Jika ada laporan terkait persoalan keagamaan, jangan terburu-buru memberi jawaban. Kita harus menelusuri dulu duduk persoalannya,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kembali pertanyaan publik seputar adat Indo Botting atau Anrong Bunting di Sulawesi Selatan, yang kerap ditanyakan masyarakat terkait hukumnya dalam Islam. Diskusi berlanjut dengan masukan Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat Prof Dr H M Arfin Hamid yang menilai perlunya literasi ekonomi syariah diperluas hingga ke sekolah dan perguruan tinggi.
Dari Bidang Hubungan Luar Negeri, Dr KH Norman Said menekankan pentingnya menjalin hubungan dengan pihak luar serta sinergi dan menjaga soliditas antar umat dalam menghadapi dinamika global. Sementara Bendahara Umum MUI Sulsel, Ir H Andi Thaswin Abdullah, menyoroti maraknya perkelahian antarkelompok di Makassar. “Ini harus segera direspons, dan apa yang bisa MUI lakukan untuk hal ini sebelum menjalar ke daerah lain, apalagi menjelang Natal, tahun baru, dan bulan Ramadan,” tegasnya. Ia juga meminta perhatian MUI terhadap hiburan malam di kawasan CPI yang saat ini tetap beroperasi menjadi pertanyaan di masyarakat, meskipun berubah nama.
Komisi Fatwa melalui Dr KH Yusri Arsyad turut mengangkat kembali penyebaran aliran sesat, khususnya di Kabupaten Gowa, yang menurutnya masih perlu perhatian serius.
Menanggapi seluruh masukan, Gurutta Najmuddin menegaskan peran MUI dalam menjaga stabilitas sosial. “Dengan dasar maklumat MUI, kepolisian dapat bertindak tegas terhadap pelaku perang kelompok dan aksi pembusuran yang meresahkan masyarakat,” jelasnya.
Pertemuan ditutup dengan usulan penggalangan dana digital untuk korban banjir di Sumatera, sebagai wujud kepedulian MUI terhadap isu kemanusiaan nasional.
