MAKASSAR, muisulsel.or.id– Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan sukses menyelenggarakan sidang fatwa halal secara hybrid di Sekretariat MUI Sulsel, Jalan Masjid Raya Nomor 1, Makassar, pada Jumat (22/5/2026). Sidang ini berfokus pada penetapan kehalalan produk dari berbagai sektor usaha, termasuk sektor hulu yang menjadi titik kritis penentu kehalalan rantai pasok kuliner.
Sidang penting ini dipimpin langsung oleh Ketua MUI Sulawesi Selatan. Kehadiran jajaran pimpinan tertinggi MUI Sulsel dalam persidangan ini menegaskan komitmen kuat lembaga dalam mengawal keabsahan sertifikasi halal demi memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Salah satu yang menjadi sorotan dalam sidang kali ini adalah pemaparan hasil audit dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Insan Kamil. LPH Insan Kamil melaporkan hasil audit yang dilakukan secara daring (online) terhadap 5 pelaku usaha strategis. Sektor yang diajukan kali ini didominasi oleh industri penyediaan bahan baku utama, dengan rincian 3 Rumah Pemotongan Unggas (RPU) dan 2 SPPG.
Selain LPH Insan Kamil, sidang komparatif ini juga dihadiri oleh perwakilan dari tiga LPH mitra lainnya di Sulawesi Selatan, yaitu LPH LPPOM, LPH UIN Alauddin, dan LPH Universitas Hasanuddin (Unhas).
Dalam jalannya persidangan, Komisi Fatwa melakukan verifikasi ketat terhadap dokumen audit yang diajukan. Khusus untuk klaster Rumah Pemotongan Unggas (RPU), pemeriksaan dilakukan secara berlapis meliputi tata cara penyembelihan, kompetensi juru sembelih halal (juleha), hingga fasilitas pemotongan yang harus bebas dari kontaminasi non-halal.
Melalui sinergi antara MUI Sulsel dan berbagai LPH ini, diharapkan proses akselerasi sertifikasi halal di Sulawesi Selatan, khususnya untuk sektor hulu dan penyembelihan, dapat berjalan lebih cepat sekaligus tetap menjaga standar syariat yang tinggi.
