Makassar, muisulsel.or.id – Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Yudhiawan S.H., S.I.K., M.H., M.Si., didampingi Pejabat Utama Polda Sulsel bersilaturahim dengan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel di Kantor Sekretariat MUI Jln Masjid Raya Makassar, Jumat 18 Oktober 2024.
Dalam kunjungan Irjen Pol Yudhiawan memastikan hukum politik uang yang telah diharamkan oleh MUI melalui fatwanya.
Ia mengapresiasi peran MUI yang ikut mensukseskan Pemilu.Menurutnya Fatwa Haram Politik Uang terus disosialisasikan kepada masyarakat untuk mencegah korupsi.
“Ketika kita merima sogokan dari seorang calon pemimpin lalu dia kemudian terpilih maka, besar kemungkinan ia akan mencari cara untuk mengembalikan utang politik saat kampanye.Hal ini akan berimbas pada pemangkasan anggaran dan sebagainya, ” ungkapnya.
Selain menghimbau untuk menghindari politik uang ,jendral bintang dua ini juga berharap pemilu tahun ini berjalan dengan aman dan damai di Sulsel.
Menanggapi pernyataan Kapolda Ketua Umum MUI Sulsel Prof Dr KH Nadjamuddin mengatakan MUI juga telah menetapkan Fatwa tentang Hukum Permintaan dan atau Pemberian Imbalan atas proses pencalonan pejabat publik. Penetapan fatwa tersebut dalam Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada 2018.
Prof Nadjamuddin juga mengapresiasi kunjungan Kapolda Sulsel. Ia mengatakan ini adalah bentuk kerjasama yang baik untuk memperkuat sinergitas antara pemerintah dan ulama.
Ia juga berharap Kapolda untuk terus berkunjung ke MUI Sulsel ” Semoga kunjungan ini bukan yang terakhir tapi terus menerus ” katanya.
Turut Hadir Pengurus MUI Sulsel,Prof Dr KH Muammar Bakri (Sekretaris Umum) ,Prof Dr KH Mustari Bosra (Waketum) , Prof Dr KH Ruslan Wahab (Ketua Bidang Fatwa) , Prof Dr H Mustari Mustafa (Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri) , Prof Dr HM Arfin Hamid (Ketua Bidang Ekonomi) , Dr KH Abd Wahid Hadade MA (Sekertaris Bidang Fatwa) ,Dr KH Syamsul Bahri Abd Hamid (Sekretaris Komisi Fatwa) dan HM Irfan Sanusi (Komisi Dakwah).
Irfan Suba Raya
