MAKASSAR — Ketua Umum MUI Sulawesi Selatan terpilih, Prof. Dr. KH. Najamuddin, meminta jajaran pengurus MUI Sulsel periode 2026–2031 tidak sekadar melanjutkan rutinitas organisasi, tetapi berani melakukan pembenahan agar semakin responsif terhadap kebutuhan umat.
Pesan tersebut disampaikan Prof. Najamuddin dalam sambutannya usai terpilih kembali sebagai Ketua Umum MUI Sulsel dalam Musyawarah Daerah (Musda) IX MUI Sulsel di Hotel Four Points Makassar, Ahad, 23 Agustus 2026.
Prof. Najamuddin menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menangani persoalan keumatan, khususnya yang berkaitan dengan fatwa. Menurutnya, setiap persoalan harus dibahas sesuai mekanisme, ketentuan, dan kewenangan MUI.
“Masalah fatwa ini harus kita lakukan sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan. Jangan sampai terjadi sesuatu yang kemudian menimbulkan persoalan di masyarakat,” ujarnya.
Prof. Najamuddin menegaskan, orientasi utama MUI adalah pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, membuka ruang pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Utamanya tugas kita, pertama-tama, dari pengurus provinsi sampai kabupaten dan kota. Kalau ada permintaan masyarakat, kita layani. Selama masih bisa kita layani, kita layani,” katanya.
Ia bahkan mengingatkan pengurus agar tidak membatasi pelayanan hanya pada jam kerja formal.
“Kita ini harus bekerja. Pagi, sore, malam, bahkan subuh. Kalau subuh ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan, kita harus melayani masyarakat,” tegasnya.
Bagi Prof. Najamuddin, keberadaan MUI harus dirasakan langsung oleh umat. Organisasi keulamaan tidak boleh jauh dari persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari. “Kalau Saya Salah, Koreksi Saya”
Dalam sambutannya, Prof. Najamuddin juga mengutip pesan yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib sebagai prinsip kepemimpinan.
“In ahsantu fa a’inuni, wa in asa’tu faqawwimuni.”
Pesan tersebut, kata dia, menggambarkan pentingnya dukungan sekaligus koreksi dalam kepemimpinan. Ketika pemimpin berada di jalan yang benar, harus didukung. Sebaliknya, ketika melakukan kesalahan, harus berani dikoreksi.
“Kalau memang ada dari pengurus provinsi atau siapa pun yang melihat ada sesuatu yang baik, mari kita dukung. Tetapi wa in asa’tu faqawwimuni, kalau saya melakukan kesalahan, tolong dikoreksi,” ujarnya.
Ia berharap sikap terbuka terhadap kritik tersebut menjadi budaya dalam kepengurusan MUI Sulsel.
“Jangan sampai kita tidak mau dikoreksi. Kita harus saling mengingatkan,” katanya.
Prof. Najamuddin menyadari tantangan yang akan dihadapi MUI Sulsel lima tahun ke depan semakin kompleks. Karena itu, program kerja organisasi harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat.
Menurutnya, persoalan pembangunan, ekonomi, pembinaan umat, hingga perubahan sosial harus menjadi perhatian MUI.
“Bapak-bapak dan ibu-ibu akan menghadapi berbagai tantangan. Tentunya ada pertentangan dan situasi yang berkembang, terutama di daerah. Ada perkembangan pembangunan, ekonomi, pembinaan umat, dan berbagai persoalan lainnya. Karena itu, program-program ke depan harus menyesuaikan dengan perkembangan tersebut,” jelasnya.
Ia meminta program yang telah berjalan dievaluasi secara objektif.
“Mana yang perlu dilanjutkan, mana yang perlu diperbaiki, dan mana yang perlu diganti. Yang penting, semua dilakukan untuk kepentingan umat,” katanya.
Salah satu pesan penting Prof. Najamuddin adalah perlunya koordinasi dalam setiap persoalan, terutama yang menyangkut fatwa dan kebijakan keumatan.
Ia meminta setiap persoalan dibahas terlebih dahulu melalui mekanisme organisasi sebelum disampaikan kepada publik.
“Saya selalu menyampaikan bahwa setiap kita melakukan tindakan, apalagi yang berhubungan dengan fatwa, saya harapkan masalah-masalah itu dibahas terlebih dahulu,” ujarnya.
Menurutnya, pembagian kewenangan antara MUI tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga harus diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih.
“Kalau masalahnya provinsi, kita lihat apakah ada keputusan dari provinsi. Kalau masalah daerah, kita serahkan sesuai kewenangannya. Jangan sampai kita membingungkan masyarakat,” katanya.
Ia ingin MUI benar-benar menjadi rujukan masyarakat ketika menghadapi persoalan keagamaan maupun sosial.
“Kita harus betul-betul menjadi tempat bertanya masyarakat, menjadi tempat untuk mendapatkan tuntunan ketika ada masalah yang mereka hadapi,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Prof. Najamuddin mengajak seluruh pengurus MUI Sulsel yang akan datang untuk meninggalkan ego sektoral dan memperkuat kerja sama.
Ia berharap kepengurusan MUI Sulsel periode 2026–2031 tidak hanya kuat secara organisasi, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kepada bapak dan ibu semuanya, kepada pengurus yang akan datang, mudah-mudahan kita semuanya bekerja sama, bersatu, dan bersinergi. Insyaallah kepengurusan yang akan datang dapat memberikan manfaat dan berkah kepada masyarakat,” pungkasnya.
*Irfan Suba Raya*
