Makassar, muisulsel.or.id – Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) IX Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan yang direncanakan berlangsung pada Agustus 2026, Ketua Bidang Dakwah MUI Sulsel, Prof. Dr. H. Abustany Ilyas, M.A., menyampaikan sejumlah catatan dan harapan terkait sosok Ketua MUI yang akan datang.
Hal tersebut disampaikannya saat ditemui di Gedung Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Jalan H.M. Yasin Limpo, Kabupaten Gowa, Jumat (17/7/2026).
Direktur Pacasarjana UIN Alauddin Makassar ini berharap seluruh rangkaian Musda dapat berlangsung lancar dan mengedepankan semangat kebersamaan.
“Kita berharap seluruh proses berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Terkait penentuan Ketua MUI ke depan, kalau saya pribadi lebih memilih tidak menggunakan istilah pemilihan, melainkan musyawarah dan mufakat. Dengan pendekatan musyawarah dan mufakat, diharapkan sosok yang ditetapkan sebagai Ketua MUI benar-benar memiliki kredibilitas serta dapat diterima oleh semua kalangan,” ujarnya.
Menurutnya, apabila istilah pemilihan tetap digunakan, proses tersebut hendaknya tidak bernuansa politik.
“Jika pun istilah pemilihan tetap digunakan, kami berharap prosesnya tidak bernuansa politik atau menyerupai kontestasi politik. Harapannya, tidak muncul ketegangan atau dinamika politik yang dapat memengaruhi proses penetapan Ketua MUI,” katanya.
Ia juga memaparkan sejumlah kriteria yang dinilai penting dimiliki Ketua MUI Sulsel periode mendatang. Pertama, memiliki kompetensi keulamaan yang mumpuni dan kapasitas keilmuan yang diakui.
“Kedua, memiliki sifat wara’, yakni sangat berhati-hati dalam bersikap dan bertindak, serta menjadikan sikap kewara’annya sebagai bentuk dakwah karena Allah (lillahi ta’ala),” tuturnya.
Selain itu,Prof.Abustany berharap Ketua MUI memiliki sifat tawadhu atau rendah hati serta hidup sederhana.
“Tentu kami menginginkan sosok yang sederhana, karena kesederhanaan merupakan salah satu perhiasan bagi seorang ulama besar. Yang paling penting bagi saya, Ketua MUI yang terpilih nantinya harus dapat diterima oleh semua kalangan, baik di lingkungan umat Islam maupun berbagai elemen masyarakat lainnya,” katanya.
Menurut Prof.Abustany, Ketua MUI juga harus mampu menyikapi kebijakan pemerintah secara objektif dan proporsional.
“Artinya, ia dapat mendukung kebijakan pemerintah apabila kebijakan tersebut memberikan manfaat dan berdampak positif bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, ia juga harus berani memberikan koreksi apabila terdapat kebijakan yang dinilai tidak memberikan manfaat, terlebih jika berpotensi merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Itu yang kami harapkan,” ujarnya.
Di samping itu, ia menekankan pentingnya memilih sosok yang memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan roda organisasi.
“Siapa pun yang nantinya disepakati menjadi Ketua MUI, hendaknya benar-benar merupakan sosok yang siap bekerja. Selain memiliki integritas dan kapasitas keilmuan yang mumpuni, ia juga harus siap mewakafkan waktu dan tenaganya untuk bekerja keras membesarkan organisasi,” katanya.
Abustany mengingatkan bahwa MUI merupakan organisasi yang membutuhkan pengabdian, bukan sekadar jabatan.
“Berdasarkan pengalaman saya selama beberapa tahun terakhir, ada pengurus yang hanya hadir saat pelantikan, tetapi tidak pernah lagi terlihat dalam berbagai kegiatan organisasi. Hal seperti ini saya kira perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pengurus MUI yang akan datang. Itu yang menurut saya perlu mendapat perhatian,” pungkasnya.
*Irfan Suba Raya*
