Makassar, muisulsel.or.id – Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) IX Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026, Ketua Bidang Dakwah MUI Sulsel, Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.A., menyampaikan harapan dan pandangannya mengenai sosok Ketua MUI Sulsel yang akan memimpin organisasi pada periode mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Abustani saat ditemui di Gedung Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Jalan H.M. Yasin Limpo, Kabupaten Gowa, Jumat (17/7/2026).
Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar itu berharap seluruh tahapan Musda IX dapat berjalan dengan lancar, penuh kekeluargaan, serta mengedepankan semangat musyawarah dan mufakat.
“Kita berharap seluruh proses berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Terkait penentuan Ketua MUI ke depan, kalau saya pribadi lebih memilih tidak menggunakan istilah pemilihan, melainkan musyawarah dan mufakat. Dengan pendekatan musyawarah dan mufakat, diharapkan sosok yang ditetapkan sebagai Ketua MUI benar-benar memiliki kredibilitas serta dapat diterima oleh semua kalangan,” ujarnya.
Menurut Prof. Abustani, mekanisme musyawarah dan mufakat merupakan cara terbaik untuk menjaga marwah ulama serta memperkuat persatuan di lingkungan MUI. Kalaupun istilah pemilihan tetap digunakan, ia berharap proses tersebut tidak menyerupai kontestasi politik.
“Jika pun istilah pemilihan tetap digunakan, kami berharap prosesnya tidak bernuansa politik atau menyerupai kontestasi politik. Harapannya, tidak muncul ketegangan atau dinamika politik yang dapat memengaruhi proses penetapan Ketua MUI,” katanya.
Ia juga menguraikan sejumlah kriteria yang dinilai penting dimiliki calon Ketua MUI Sulsel. Selain memiliki kompetensi keulamaan dan kapasitas keilmuan yang diakui, seorang ketua juga harus memiliki sifat wara’, yakni berhati-hati dalam bersikap dan bertindak, serta menjadikan sikap tersebut sebagai bentuk dakwah karena Allah SWT.
Tak hanya itu, Prof. Abustani menilai sifat tawadhu atau rendah hati serta gaya hidup sederhana menjadi karakter penting yang harus melekat pada seorang ulama.
“Tentu kami menginginkan sosok yang sederhana, karena kesederhanaan merupakan salah satu perhiasan bagi seorang ulama besar. Yang paling penting bagi saya, Ketua MUI yang terpilih nantinya harus dapat diterima oleh semua kalangan, baik di lingkungan umat Islam maupun berbagai elemen masyarakat lainnya,” tuturnya.
Ia menambahkan, Ketua MUI juga harus mampu bersikap objektif terhadap kebijakan pemerintah. Menurutnya, MUI perlu memberikan dukungan terhadap kebijakan yang membawa kemaslahatan, sekaligus berani menyampaikan kritik konstruktif apabila terdapat kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Artinya, ia dapat mendukung kebijakan pemerintah apabila kebijakan tersebut memberikan manfaat dan berdampak positif bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, ia juga harus berani memberikan koreksi apabila terdapat kebijakan yang dinilai tidak memberikan manfaat, terlebih jika berpotensi merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Itu yang kami harapkan,” ujarnya.
Di akhir keterangannya, Prof. Abustani menegaskan bahwa MUI membutuhkan pemimpin yang memiliki komitmen tinggi untuk mengabdi, bukan sekadar mengejar posisi.
“Siapa pun yang nantinya disepakati menjadi Ketua MUI, hendaknya benar-benar merupakan sosok yang siap bekerja. Selain memiliki integritas dan kapasitas keilmuan yang mumpuni, ia juga harus siap mewakafkan waktu dan tenaganya untuk bekerja keras membesarkan organisasi,” katanya.
Berdasarkan pengalamannya selama menjadi pengurus, ia mengaku masih menemukan pengurus yang hanya aktif saat pelantikan, tetapi tidak lagi terlibat dalam aktivitas organisasi.
“Hal seperti ini saya kira perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pengurus MUI yang akan datang. MUI merupakan organisasi pengabdian, bukan sekadar jabatan,” pungkasnya.
*Irfan Suba Raya*
