Makassar, muisulsel.com – Narasi yang merebak saat ini sangat banyak dan kita kurang bergerak sedikit pun untuk meluruskan bahkan membantah narasi tersebut lewat kontra narasi. Pada akhirnya narasi yang tidak benar tersebut meluas. Hal tersebut diungkapkan Sekum MUI Sulsel Ust. Muammar Bakry saat menghadiri Rapat Kominda Prov Sulawesi Selatan
“Kontra narasi itu keharusan untuk menghadirkan literasi damai, agama yang menjunjung nilai nilai kerahmatan. Narasi tersebut kita bisa lawan dengan membuatkan kontra Narasi agar menjadi sumber informasi yang berimbang,” jelas Sekretaris Umum MUI Sulsel saat dimintai tanggapannya mengenai kondisi terkini terkait ketertiban dan keamanan yang terjadi di sekitar kita.
Selepas makan malam bersama, Rapat Komite Intelijen dipimpin langsung oleh Ketua Kominda Sulsel Brigjen TNI Dwi Suryatmodjo SH MM Bersama Kaban Kesbangpol Sulsel Dr. Asriady Sulaiman, S.IP., M.Si yang dilaksanakan di Meeting Room VIP RM Ulu Juku, (Senin, 19/12/2022).
Dwi Suryatmodjo mengungkapkan bahwa tujuan rapat malam ini untuk mengupdate kondisi terkini di wilayah provinsi Sulawesi Selatan terkait ketertiban dan keamanan. “Setidaknya ada empat hal yang menjadi pembahasan pada mala mini. Pertama terkait kerawanan Jelang Natal dan Tahun Baru 2023,” ungkap Ketua Kominda Sulsel.
Kondisi akhir tahun ini perlu ekstra perhatian karena momentum ini terdakang menajdi perhatian para pelaku seperti aksi terorisme. Lanjutnya, pengeboman di Bandung menjadi warning kita bersama untuk tidak kecolongan lagi.
Kerawanan pasca penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 tak luput dibahas karena ada partai yang tidak lolos dan saat ini melakukan gugatan sengketa pemilu.
Salah satu anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad memaparkan bahwa untuk Partai yang TMS tersebut hanya di dua provinsi, yakni Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur. “untuk Sulawesi Selatan masih dalam kondisi aman dan terkendali,” jawabnya.
Masalah lainnya yang tak kalah jadi perhatiannya adalah Dinamica Pasca Pengesahan RKUHP menjadi UU KUHP.
Yang mewakili Dirintelkam Polda Sulsel melaporkan bahwa memang terjadi beberapa kali unjuk rasa terdapat keputusan tersebut. Kami telah berkomunikasi kepada para pengunjuk rasa untuk mengikuti aturan jika ingin menolak UU tersebut.
“Kami meminta mereka untuk menuntut melalui MK lewat judicial review daripada turun unjuk rasa di jalan,” ungkapnya.
Rapat Kominda dihadiri hadiri oleh Asintel Kasdam XIV/Hasanuddin, Asintel Kas Koops AU II, Asintel Daniantamal VI Makassar, Asintel Kosekhanudnas II, Asintel Kajati Sulsel, Dandem Intel Kodam XIV/Hasanuddin, Ka.Intel Lanud Sultan Hasanuddin, Ketua KPU Sulsel, Ketua Bawaslu Sulsel, Kasatgas Silsel Densus 99/AT MAbes Polri dan Pendamping Deradikalisasi BNPT Sulsel.
