Makassar, muisulsel.or.id — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan menyampaikan dukungan terhadap berbagai program strategis Pemerintah Pusat yang dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Antar Pemerintah Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (9/2/2026).
Dukungan itu disampaikan Anggota Komisi Fatwa MUI, Dr. Nasrullah bin Sapa, dengan perspektif Siyasah Syar’iyyah atau politik Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat (Mashlahah al-‘Ammah).
Ia menegaskan bahwa dalam Islam, keberhasilan kepemimpinan tidak semata diukur dari capaian pembangunan fisik dan ekonomi, melainkan dari sejauh mana kebijakan publik mampu menjamin kesejahteraan rakyat secara lahir dan batin.
“MUI memandang sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai langkah strategis agar kebijakan nasional benar-benar dirasakan hingga ke tingkat akar rumput,” ungkapnya di sela-sela kehadirannya.
MUI Sulsel juga memberikan apresiasi atas capaian Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dipaparkan dalam rapat koordinasi tersebut. Sinergi lintas pemerintahan dinilai menjadi kunci keberhasilan implementasi program nasional di daerah.
Dalam tanggapannya, MUI Sulsel menyoroti sejumlah program strategis yang dinilai sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Salah satunya adalah penguatan keamanan dan ketertiban nasional. Menurut MUI, stabilitas keamanan merupakan prasyarat utama bagi kehidupan beragama dan bermasyarakat.
Selain itu, program Badan Gizi Nasional (BGN) dan Sekolah Rakyat juga mendapat perhatian khusus. Program tersebut dinilai sebagai implementasi nyata dari prinsip Hifzun Nafs (menjaga jiwa) dan Hifzul ‘Aql (menjaga akal), karena menyentuh langsung aspek gizi dan pendidikan masyarakat.
MUI Sulsel turut mendorong penguatan Koperasi Merah Putih sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Model koperasi berbasis gotong royong ini dinilai selaras dengan prinsip ekonomi syariah serta menjadi alternatif terhadap praktik ekonomi eksploitatif dan ribawi.
Sementara itu, Gerakan Kebersihan Hari Jumat dipandang memiliki nilai religius dan sosial yang tinggi. Program ini dinilai mampu membangun budaya hidup bersih sekaligus menghidupkan syiar Islam dalam kehidupan masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen, MUI Sulawesi Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat kecil, khususnya kaum dhuafa dan mustadh‘afin.
MUI juga menyatakan kesiapan berkolaborasi dengan menggerakkan jaringan ulama, kiai, dan dai untuk mensosialisasikan program-program pemerintah melalui mimbar keagamaan dan pengajian.
Di sisi lain, MUI menegaskan akan tetap menjalankan fungsi kontrol dengan memberikan masukan konstruktif dan pertimbangan keagamaan agar seluruh kebijakan tetap berada dalam koridor syariat Islam dan hukum yang berlaku.
“MUI siap berjalan beriringan dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Sinergi antara umara dan ulama diyakini menjadi kunci terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan,” tutupnya.
Rapat koordinasi tersebut mempertemukan unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan. Rakor membahas tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 bersama Presiden Prabowo Subianto yang digelar di Sentul, Jawa Barat, awal Februari lalu.
*Irfan Suba Raya*
