Makassar, muisulsel.or.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan angkat bicara terkait Moratorium Gubernur Sulsel yang memuat MUI sebagai lembaga yang turut merekomendasi Tempat Hiburan Malam(THM) di Sulsel.
Rapat dengan menghadirkan pengurus harian,komisi, dan serta peserta lainnya yang mengikuti secara daring ini diadakan di Kantor Sekretariat MUI Sulsel, Jalan Masjid Raya Makassar, Selasa, 10 Juni 2025.
Sebelumnya Ketua Umum MUI Sulsel Prof Nadjamuddin dalam penyampaiannya mengapresiasi respon gubernur atas surat rekomendasi MUI tentang Moratorium Izin THM. “Alhamdulillah, gubernur kita merespon surat MUI yang telah kita buat tentang izin THM, dan saat ini telah keluar SK Moratoriumnya,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, beberapa masukan tentang SK Moratorium tersebut dipaparkan untuk melihat sejauh mana peran MUI Sulawesi Selatan dalam memberikan pelayanan terhadap ummat. “Kita perlu rumuskan segala hal tentang perizinan ini karena saat ini masih dalam Moratorium oleh Gubernur kita,” ungkapnya.
Selaku Ketua Bidang Fatwa MUI Sulsel Prof Ruslan Wahab menegaskan bahwa SK Moratorium Gubernur ini perlu ditindak lanjuti dan dibahas bersama gubernur. Ia mengatakan keputusan MUI sebagai lembaga yang bisa merekomendasikan THM perlu direvisi ulang.
Ia juga mengatakan MUI dalam kapasitasnya sebagai pelayanan umat dan penasehat bukan sebagai lembaga yang merekomendasikan THM .
Sebelumnya MUI Sulawesi Selatan melayangkan surat kepada Gubernur Sulawesi Selatan dengan Nomor : B.038/DP-P.XXI/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 Perihal Mendesak untuk tidak menerbitkan izin diskotik pada THM di Sulsel. Dengan pertimbangan tersebut, Andi Sudirman Sulaiman mengeluarkan SK nomor 714/V/Tahun 2025 tanggal 26 Mei 2025 perihal Moratorium Perizinan Berusaha dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bar, Diskotek dan Kelab Malam di Sulawesi Selatan.
Irfan Suba Raya
