Makassar, muisulsel.or.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan memberikan pernyataan sikap terkait peraturan pemerintah yang mengatur ketersediaan alat kontrasepsi bagi para remaja yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.
Peraturan pemerintah tersebut tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 103 ayat 1 dan 4, yang isinya mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi para remaja dan anak sekolah.
Pernyataan sikap ini dibacakan langsung oleh Ketua Umum MUI Sulsel Prof Dr KH Nadjamuddin AS, yang di dampingi oleh Ketua Bidang Fatwa Prof Dr KH Ruslan Wahab, dan Sekretaris Komisi Fatwa Dr KH Syamsul Bahri Abd Hamid, di kantor MUI Sulsel Jalan Masjid Raya, Makassar, Senin 12 Agustus 2024.
Berikut petikan Pernyataan Sikap MUI Sulsel dengan Nomor: B-051/DP.P.XXI/VIII/2024, yang isinya adalah: Bahwa Peraturan Pemerintah tersebut berpotensi disalahgunakan untuk melegalkan perzinahan. Dalam islam zina adalah perbuatan yang keji merusak diri sendiri dan tatanan sosial masyarakat.
Perbuatan zina adalah penyebab murka Allah Swt di dunia dan akhirat, karena terjadi pergaulan seks bebas tanpa nilai-nilai agama dan budaya merusak kesehatan mental dan mengancam kesehatan reproduksi manusia.
Karena itu Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan meminta kepada pemerintah mencabut pasal tersebut dengan mengganti kepada hal-hal yang sifatnya edukatif.
Kepada seluruh anak-anak generasi bangsa agar menjaga diri dari bahaya pergaulan bebas yang dapat mendatangkan mudarat bagi kita. Demikian pula kepada semua orang tua dan para guru, mari kita jaga anak kita berlanjut masa depan dunia dan akhirat.
Demikian Pernyataan Sikap ini dibuat untuk diperhatikan kepada semua pihak.
Berikut petikan Pernyataan Sikap MUI Sulsel yang dibacakan dan di tandatangani oleh Ketua Umum MUI Sulsel pada link dibawah ini.
Kontributor: Nur Abdal Patta
