MAKASSAR — Lembaga Pemeriksa Halal (LPPOM) bersama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan menggelar rapat penetapan halal pada Jumat, 11 September 2026. Agenda ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dan ulama MUI Sulsel, di antaranya Prof. Dr. KH. Rusydi Khalid, M.A., Dr. KH. Syamsul Bahri Abd. Hamid, serta Dr. H. Nasrullah bin Sapa, M.M.
Sidang fatwa tersebut membahas hasil pemeriksaan audit dari 18 perusahaan dan pelaku usaha yang tersebar di wilayah Sulawesi Selatan. Produk yang ditelaah mencakup beragam kategori, mulai dari kuliner, bahan pangan dasar, hingga produk olahan.
Beberapa unit usaha yang masuk dalam daftar pembahasan di antaranya: Penyediaan Makanan & Minuman: SPPG Polres Palopo, SPPG Biringkanaya Paccerakkang 3, SPPG Biringkanaya Laikang, SPPG Allu Tarowang Jeneponto, PT Lusiana Group Indonesia, PT Tuuk Maju Bersama (Restoran Tuukeatery), Kedai Srumspun Rasa, MPASI Sulawesi by Ibuuk RR, Kedai Mom Nisa, serta Dapur Alfatih. Olahan Daging & Pangan: KO Barru, Kebun Hijau 3Z, UD Cahaya Sidrap (Beras), CV Dunia Jaya Garamindo (Garam), KUB Mandiri (Ikan & Produk Perikanan), serta Sagu Basah Narwin. Air Minum & Jasa: Quin Water RO (Air Minum Isi Ulang) dan CV DB Glaind (Jasa Penjualan).
Pemeriksaan dokumen dan kelayakan produk ini didasarkan pada hasil audit menyeluruh yang dilakukan oleh tim auditor LPPOM MUI Sulsel, antara lain Sukarti, S.Si., M.Si., Achmad Juwaeni, S.Farm., Apt., Ade Rahmadina, S.Si., Suriani Mappangara, S.Si., Apt., Dr. Rahmawanti, dan Arniati Samaila, S.Si., M.Kes.
Pelaksanaan sidang komisi fatwa ini merupakan komitmen berkelanjutan MUI Sulawesi Selatan dalam memberikan kepastian hukum kehalalan produk pangan, minuman, serta jasa bagi masyarakat. Dengan adanya penetapan halal ini, diharapkan para pelaku usaha dapat terus menjaga konsistensi kehalalan produknya serta meningkatkan kepercayaan konsumen secara luas.
