Makassar, muisulsel.or.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan Komisi Fatwa menghadiri undangan Deep Talk yang di selenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Sulsel yang menghadirkan Dirut LPPOM Pusat.
Ketua Umum MUI Sulsel Gurutta Prof Nadjamuddin AS, dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Dirut LPPOM Pusat, sembari memperkenalkan seluruh jajaran MUI Sulsel yang hadir dalam diskusi di hotel Claro Makassar, Selasa 29 April 2025.
Gurutta Nadjamuddin pun menceritakan proses perkembangan MUI Sulsel selama masa periodenya. “Sebelum masa kepengurusan kami MUI Sulsel saat diadakan monev itu menempati peringkat 26 se Indonesia. Namun setelah kami masuk dan mengadakan banyak perombakan dan alhamdulillah setelah monev tahun lalu kami naik ke peringkat 5 nasional, sehingga menjadi sebuah kebanggaan tersendiri untuk kami,” ucapnya di sela-sela sambutannya.
Selain itu, Gurutta Nadjamuddin juga menegaskan dihadapan Dirut LPPOM selaku pimpinan pusat agar diberikan penjelasan terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh BPJPH.
“Kami mohon arahannya bagaimana penjelasan pusat terkait keluarnya kebijakan BPJPH yang membentuk komite fatwa, sehingga sidang fatwa uang dilakukan di daerah jika lewat batas waktu akan otomatis beralih ke komite fatwa BPJPH,” tutur Ketum MUI Sulsel.
Sementara itu, Dirut LPPOM Pusat Ir Muti Arintawati, MSi, dalam Deep Talk menjelaskan berbagai macam perubahan dan aturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
“Dengan adanya perubahan-perubahan aturan dan akhirnya disepakati oleh BPJPH saat proses akreditasi LPPOM bahwa boleh tetap eksis tetapi nama MUI dihilangkan di belakang nama LPPOM,” ucap Muti Arintawati.
Diskusi pun berjalan dengan baik sembari para pengurus Komisi Fatwa bergantian memberikan pertanyaan kepada Dirut LPPOM Pusat.
Kontributor: Nur Abdal Patta
